DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pinpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pinpinan Dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain- Lain , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Bupati adalah Bupati Cirebon;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
4.Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5.Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
6.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
7.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
10.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
11.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan atau Anggota Badan Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Anggaran atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lainnya; 3
12.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi bagi anggota DPRD;
13.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
14.Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksankan Reses;
15.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
16.Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
17.Belanja Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
g.Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi.
(2)Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati. 4
(3)Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberi Uang Paket.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain setiap bulan diberikan tunjangan sebagai berikut :
1. a.Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
3. c.Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. 5

Pasal 9

(1)Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap bulannya diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017