DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupan Ende Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah Berjumlah Rp.1.153.384.979.683,00, Belanja Daerah Berjumlah 1.150.884.979.683,00, Penerimaan Pembiayaan Daerah Berjumlah Rp.0,00, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Berjumlah Rp.2.500.000.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Pcraturan Dacrah tcntang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mcrupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pcmcrintah Dacrah Tahun 2018 yang dijabarkan kc dalam kcbijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang tclah disepakati bcrsama antara Pemcrintah Dacrah dengan DPRD;
c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu mcmbcntuk Pcraturan Dacrah tentang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupatcn Ende Tahun Anggaran 2018; Mengingat Dip nd dengan Carnsca-i-ier I \ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 1

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 01~ nd aengan C rrrSca-i-ter
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
17.Peraturan Daerah Kabupatcn Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 ). 1 Dip nd dengan C rn'Sca-mer t Rp. Rp. 2.500.000.000,- Rp l.150.884.979.683,- Rp 2.500.000.000,- Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 2.500.000.000,-b. Pengeluaran
2.Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Daerah Rp l.153.384.979.683,- Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATIENDE Dip rd dengan C mS a er

(1)Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari:
1. a.Pendapatan AsliDaerah sejumlah Rp 79.632.616.816,-
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp 836.342.727.000,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 237.409.635.867,-
(2)Pendapatan AsliDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hurufa terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah sejumlah Rp 24.483.904.494,-
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp 5.249.937.600,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sejumlah Rp 3.069.866.347,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 46.928.908.375,-
(3)Dana perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jcnis pendapatan:
1. a.Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 12.385.536.000,-
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp 621.873.578.000,-
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp 202.083.613.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp 44.172.200.000,-
2. b.Dana darurat sejumlah Rp -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 18.127.006.867,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 175.110.429.000,-
5. c.Bantuan kcuangan dari provinsi atau dari pcmerintah daerah lainnya scjumlah Rp -
6. f.Pendapatan lainnya Rp- t

Pasal 2

Dip rd dengan C mSca (I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 764.079.457.978,-
b.Belanja Langsung sejumlah Rp 386.805.521.705,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 478.674.864.949,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp -
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 39.909.000.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 300.000.000,-
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 2.963.385.000,-
7. g.Belanja Bantu an Keuangan sejumlah Rp 241.671.239. I 73,-
8. h.Belanja Tidak terduga sejumlah Rp 560.968.856,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jcnis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 54.150.149.500,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 165.519.170.860,-
3. c.Belanja Modal scjumlah Rp 167.136.201.345,- f

Pasal 3

Dip rd dengan C rnsca 1 er Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: f

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp ,-
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp -
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -
1. b.Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
2. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp -
3. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -

Pasal 4

Dip nd dengan C mS a -ier Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opcrasional pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah. 1

Pasal 6

13.Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah.
12.LampiranXII Daftar Pcrkiraan Penambahan dan PcnguranganAset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah dan
9.Lampiran IX
10.LampiranX
11.LampiranXI
1.Lampiran I Ringkasan APBD
2.Lampiran II Ringkasan APBDmenurut Urusan Pcmcrintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemcrintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Dacrah menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Programdan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kcselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VJ Daftar Jumlah PegawaiPer Golongan dan Per Jabatan;
7.LampiranVll Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran Vlll Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; .> / D p rd d gan C m ca er MBA RAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 1 t OMOR REG!STRAS! PERA TU RAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TEN OGARA TIMUR NOMOR 1 t / 2017 Diundangkan di Ende pada tanggal 15" Desembcr 2017 t SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN ENDE,,.0 ~ {MARSELINUS Y.W. PETU ,iBUPATI END~ Ditetapkan di Ende pada tanggal 15" Desember 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 9 Tahun 2016