Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 7); dan
c.Pasal 2 huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, huruf d dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 5 Februari 2021 Plt. BUPATI GRESIK, Ttd. Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si. Diundangkan di Gresik pada tanggal 5 Februari 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, Ttd. Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620904 199003 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 358-15/2020 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK I. UMUM Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk membawa perubahan yang signifikan terhadap besaran, tugas fungsi Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada masing- masing perangkat Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar utama pembentukan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan hasil analisa jabatan, beban kerja dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 13