DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 ( satu ) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
1. a.60 % untuk Jasa Sarana termasuk Bahan dan Alat Kedokteran habis pakai;
2. b.40 % untuk Jasa Pelayanan.
(2)Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Instansi pemungut tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) untuk :

a.Cetak Peta pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.Cetak Peta pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1. 3.Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

a.Retribusi Pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan pemakaian alat dan sarana Puskesmas;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada volume sampah, jenis serta lokasi kegiatan usaha;
1. 3.Ketentuan Pasal CT rrurur b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

a.Retribusi Pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan pemakaian alat dan sarana Puskesmas;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada volume sampah, jenis serta lokasi kegiatan usaha;
c.Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada luas yang digunakan;
d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada jenis kendaraan yang diuji;
e.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada jenis dan ukuran peta yang dicetak;
f.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara.

Pasal 39

dihapus.

Pasal 40

dihapus. 4. c.

6.Mengubah Lampiran I, Lampiran II , Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20ll Umum sehingga menjadi sebagaimana Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Lampiran IV dan Lampiran V tentang Retribusi Golongan Jasa tercantum dalam Lampiran I, V yang merupakan bagian tidak Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 3 Januari 2OI4 SUNGAI SELATAN, t a' Pj. i.c l){ * Diundangkan di Kandangan pada tanggal 3 Januari 2OI4 ARIS DAERATI u SIUNGAI SELATAN, 4 Ditetapkan di Kandangan 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM. I. UMUM. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan terhadap jenis layanan retribusi dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada jenis retribusi yang sudah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 7 A Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana,fasilitas puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, dignosis, pengobatan dan rehabilitasi. Huruf b Yang dimaksud Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya. Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 6 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi 10.000,- 2 Pemeriksaan Poliklinik Spesialis 15.000,- 3 Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR 2.500,- 4 Tindakan Operasi :

a.Operasi Sederhana : - Heating 1 – 5 jahitan, tindik daun telinga - Spoling serumen telinga - Sirkumsisi wanita
b.Operasi Kecil : - Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diamemter 1-2 cm
c.Operasi Sedang : - Extirpasi Ganglion, Insisi abses diameter > 2 cm, Insisi tato, Corpus Alineum di mata, hidung, telinga dan anggota tubuh lainnya
c.Sirkumsisi laki-laki
d.Sirkumsisi wanita Termasuk BAKHP 25.000,- 40.000,- 75.000,- 100.000,- 25.000,- 5 KIR Kesehatan :
a.Umum
b.Caten
c.KIR Haji Tahap I terdiri atas :
1. 1.lembar hasil
2. 2.Pemeriksaan Laboratorium - Hb, - Gol.darah, - Kolesterol, - Trigliserid, - Gula Darah, - Urin Lengkap;
3. 3.Tes Kebugaran
4. 4.EKG
5. 5.Tes Kehamilan* (*untuk Wanita Usia Subur) 7.500,- 10.000,- 160.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 15.000,- 25.000,- 20.000,- Kir Haji Tahap I point 1-4 wajib bagi semua calon jamaah haji. Bagi calon jamaah WUS ditambahkan Tes Kehamilan 7 NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
d.KIR Umroh terdiri atas:
1. 1.lembar hasil
2. 2.Pemeriksaan Laboratorium - Hb, - Gol.Darah, - Urin lengkap 4.Tes Kehamilan * (*untuk Wanita Usia Subur)
e.KIR SIM terdiri atas :
1. 1.lembar hasil
2. 2.Pemeriksaan Buta Warna,
3. 3.Pemeriksaan fisik 50.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 10.000,- 7.500,- 7.500,- BagiWanita Usia Subur ditambahkan dengan tes kehamilan dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada kolom tarif sehingga tariff yang dikenakan menjadi Rp. 70.000,- 6 Tindakan Medik Poli Gigi :
4. 1.Tindakan Medik Sederhana :
a.Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit
b.Ekstraksi gigi sisa akar dengan kegoyangan
c.Tumpatan sementara gigi sulung
d.Tumpatan sementara gigi permanen
e.Sterilisasi saluran akar
f.Trepanasi (buka cavum) 15.000,- Termasuk BAKHP
1. 2.Tindakan Medik Kecil :
a.Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi dengan penyulit
b.Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit
c.Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil
d.Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil
e.Pulp Capping
f.Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit)
g.Insisi Abses 25.000,- Termasuk BAKHP
1. 3.Tindakan Medik Sedang :
a.Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit
b.Tumpatan gigi permenen dengan lubang besar
c.Skaling/Pembersihan Karang Gigi/Rahang
d.Open bor + drainase
e.Operculectomy
f.Ginggivectomy
g.Alveolectomy
h.Pulpotomy
i.Kuretase 40.000,- Termasuk BAKHP 8 NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN 7 Laboratoprium Sederhana :
a.DLO Analyzer
b.Urine Aanalyzer
c.DL Manual
d.Hb
e.Erytrosyt
f.Leukosit
g.Diffcount
h.Trombosit
i.SGOT
j.SGPT
k.LED
l.Malaria
m.Gula Darah Sewaktu
n.Asam Urat
o.Cholesterol
p.Trigliserida
q.Widal
r.Urine Lengkap
s.Protein Urine
t.Reduksi Urine
u.Faeces
v.Urine Rutin
w.Ureum
x.Creatinin
y.Golongan Darah
z.Tes Kehamilan 45.000,- 28.000,- 40.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 20.000,- 8 Pemeriksaan Awal di Ruang UGD 10.000,- 9 Tindakan Keperawatan :
a.Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal
b.Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial
c.Tindakan Keperawatan Khusus 2.000,- 4.000,- 10.000,- Perkali tindakan Perkali tindakan Perkali tindakan Termasuk BAKHP 10 Asuhan Keperawatan 20.000,- Perhari (rawat inap) 9 NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN 11 Perawatan Luka Baru 10.000,- Termasuk BAKHP 12 Tindakan Fisiotherapy 20.000,- 13 Visite Dokter :
a.Dokter Umum
b.Dokter Spesialis 10.000/kali 15.000/kali 14 Pemeriksaan dan Tindakan Obstetri/Ginekologi :
a.Operasi Sectio Caesar - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3
b.VT
c.Pasang Spikulum
d.IVA Test
e.Pemasangan inplant
f.Pelepasan inplant
g.Pemasangan IUD
h.Pelepasan IUD
i.Partus normal
j.Partus patologis dengan tindakan
k.Manula plasenta
l.Kuretase
m.Pelayanan One Day Care (maksimal 6 jam) 2.100.000,- 1.850.000,- 1.750.000,- 5.000,- 5.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 500.000,- 750.000,- 200.000,- 250.000,- 60.000,- 15 Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka :
a.Heating Luar - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan
b.Heating Dalam : - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan 25.000,- 45.000,- 65.000,- 75.000,- 45.000,- 75.000,- 100.000,- 120.000,- Termasuk BAKHP 16 Tindakan Medis Lain :
a.Irigasi/Ekstraksi serumen
b.Ekstraksi Benda asing di hidung dan telinga
c.Pengobatan epitaksis
d.Ganti balut dengan tampon
e.Eksisi keloid 5 cm 15.000,- 25.000,- 27.500,- 10.000,- 75.000,- Termasuk BAKHP 10 NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
f.Perawatan luka tanpa jahitan
g.Perawatan ulkus/gangrene
h.Perawatan luka bakar < 40%
i.Perawatan luka bakar > 40%
j.Gigitan Ular
k.Tertusuk paku
l.Blast fungtie
m.Resusitasi Jantung Paru
n.Observasi pasien 1 – 2 jam
o.Observasi pasien 3 – 6 jam
p.Observasi pasien lebih dari 6 jam 10.000,- 20.000,- 40.000,- 80.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 15.000,- 30.000,- 70.000,- 17 Pemakaian Oksigen per liter/menit 1.500,- 18 Pemakaian Alat-alat Canggih :
a.Doppler
b.USG
c.EKG
d.Radiologi
e.Nabulizer 10.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 20.000,- Termasuk BAKHP 19 Tarif Ruang Rawat Inap per hari : 30.000,- 20 Pemakaian Mobil Ambulance :
a.10 km pertama
b.Di atas 10 km 40.000,- 4.000/km 21 Tindakan Visum :
a.Luar
b.Mayat baru
c.Mayat lama 20.000,- 50.000,- 150.000,- Termasuk BAKHP 22 Linen 500,- 23 Kebersihan 5.000,- 24 Rekam Medis 1.000,- BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd ACHMAD FIKRY Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ZAINI FAHRI, S.H. Pembina ( IV/a ) 19690314 199503 1 002 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2OT4 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2OTI TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI P
1. 1.Rumah Tangga
2. 2.Usaha
3. 3.Hotel / Penginapan I Wisma
4. 4.Warung Makan
5. 5.Rumah Makan / Restaurat
6. 6.Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta
7. 7.Industri
8. 8.Tempat Hiburan / penyelenggaraan keramaian
a.Menetap
b.Insidentil
1. 9.Pelayananan Kasehatan
a.Balai Pengobatan/Poliklinik/Puskesmas
b.Rumah Sakit Pemerintah
c.Rumah Sakit Swasta
1. 10.Pedagang kaki lima 1 1 . Orang/ Badan yang membuang langsung TPSA
a.Dari dalam KabuPaten
b.Dari luar KabuPaten Rp. 3.000,-/ bulan Rp. 15.OOO,-/ bulan Rp. 25.000,- / bulan Rp. 10.O00,-/ bulan Rp. 15.000,-/ bulan Rp. 25.000,-/ bulan Rp. 25.000,-/ bulan Rp. 100.0OO,-l bulan Rp. 20O.000,-/ hari Rp. 20.0OO,-/ bulan Rp. 50.000,-/ bulan Rp. 15O.0OO,- I bulan Rp. 1.500,- I hari Rp. 15.000,-/ M3 Rp. 25.000,-/ M3 SUNGAI SELATAN, r t'' r!:r-:j!._:: ::i: 1.1 * -,, 11 12 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO. JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF ( RP ) KETERANGAN 1 2 3 4
1. 1.Retribusi pengujian pertama kali
a.Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4
b.Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
c.Mobil barang, kendaraan khusus : - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
d.Kareta Tempelan/ gandeng
e.Traktor Head Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/ 6 bulan
1. 2.Retribusi Pengujian berkala kedua dst, numpang uji :
a.Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4
b.Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
c.Mobil Barang, Kendaraan Khusus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
d.Kareta Tempelan / Gandeng
e.Traktor head Rp. 20.000 per kend/ 6 bulan Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 50.000 per kend/6 bulan Rp. 50.000 per kend/ 6 bulan r{o. J,,..FI{IS PENERIMAAN DAERAII BESARAN TARIF ( RP I KETERANGAN
e.Traktor head Rp. 50.000 per kend/ 6 bulan
1. 3.Retribusi penilaian tehris dan penghapusan atau yang akan dihapus ( Mobil Penumpang Roda 3 Roda 4 Mobil Bus Dengan JBB s/d T Ton Dengan JBB s/d 7 Ton ke atas Mobil barang, Kendaraan Khusus JBB s/d 2 ton JBB diatas 2 ton s/d JBB T ton JBB di atas 7 ton Kendaraan alat berat Kendaraan roda2 250.000 per kendaraa:r 25.000 per kendaraan Rp. 25.000 per kendaraan Rp. 50.000 per kendaraan Rp. 60.OO0 per kendaraan Rp.IOO.OOO Rp. 125.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/6 bulan Rp. 175.000 per kend/6 bulan Rp. Rp Rp. 35.OOO per kend/ 6 bulan Rp. 1O.OOO per tanda uji Rp. 15.000 / Kendaraan Rp. 5.000/ 6 bulan 15.000 / buah /2Tahun 5O.OOO per kend / 6 bulan 10.O0O per kend / 6 bulan 6. 7. t- -. 9. 10. Rp Rp SELATAIY, d 13 14 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS PERTAMBAGAN DAN ENERGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. JENIS SATUAN TARIF A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan dan / atau Peta Dokumen Perijinan
2. 1.Peta informasi ukuran AO
3. 2.Peta informasi ukuran A1
4. 3.Peta informasi ukuran A3
5. 4.Peta untuk lampiran dokumen perijinan
6. 5.Peta digital wilayah pertambangan Per lembar Per lembar Per lembar Per 3 lembar Per CD Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- B. Peta Hardprint Potensi Sumber Daya Mineral, ukuran A3
7. 1.Mineral Logam
8. 2.Mineral Non-Logam
9. 3.Batubara Per lembar Per lembar Per lembar Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- C. Peta Digital Potensi Sumber Daya Mineral
10. 1.Mineral Logam
11. 2.Mineral Non-Logam
12. 3.Batubara Per CD Per CD Per CD Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. JENIS SATUAN TARIF Biaya Pembuatan Peta Peta Tematik Biaya Cetak Peta
13. 1.Ukuran D ( 22 x 34 inci )
14. 2.Ukuran E ( 34 x 44 inci ) Per peta Perlembar Perlembar Rp. 1.500.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,- o REIRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAII PETA PADA DINAS I(EIIUTAIVAN DAN PERKEBTINAN I(ABTTPATEN Iil'LU SI'NGAI SELI\TAN. JENIS SATUAN TARIF Biava Pembuatan Peta Peta Tematik Biava Cetak Peta
15. 1.Ukuran D (22 x 34 inci )
16. 2.Ukuran E (34 x 44 inci ) Per peta Perlembar Perlembar Rp. 1.50O.000,- Rp. 125.00O,- Rp. 2OO.OOO,- TARIF RETRIBUSI PENGGAI{THN BIAYA CETAK PETA PADA BN)AN PERTNCAT{AAN PEMBANGI'NAIT DAERAII KABI'PATEN ITULU ST'NGAI SEL/ITN{. JENIS SATUAN TARIF A. Peta untuk Lampiran Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Per lembar Rp. 200.000,- B, Peta Informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17. 1.Peta informasi ukuran AO
18. 2.Peta informasi ukuran A1
19. 3.Peta informasi ukuran A3
20. 4.Peta informasi ukuran A4 Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Rp. 750.000,- Rp.400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 15O.OOO,- ST'NGAI SELATAI{, 15

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 27

Pasal 33

Pasal 33

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 27

Pasal 33

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 27

Pasal 33

Pasal 33

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 27

Pasal 33

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011