DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Perancanaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kehadiran perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi keberlangsungan usahanya dan peningkatan pendapatan asli daerah, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perusahaan yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 4
5.Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha dalam upaya mendatangkan manfaat yang lebih besar, tepat guna dan berhasil guna.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, teramasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahtreraan manusia serta mahluk lain.
9.Kemitraan adalah usaha kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
10.Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk mentransformasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
11.Asas yang digunakan dalam Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan dan keserasian, keberlajutan, keseimbangan, kemanfaatan, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.
12.Tujuan dilaksanakan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan ini untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, terwujudnya relasi yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya. 5

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan berhak atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, perlakuan yang sama dalam rangka pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
(2)Setiap perusahaan berhak diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.

Pasal 3

Setiap perusahaan berkewajiban :

a.melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
b.mengalokasikan anggaran untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara transparan dan berkelanjutan; dan
c.memberikan laporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara berkala kepada Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan meliputi:

a.sosialisasi;
b.identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat;
c.perumusan rencana aksi;
d.penerapan program; dan
e.evaluasi program. 6

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi masalah;
2. b.merumuskan rencana aksi penerapan program dan evaluasi; dan
3. c.penilaian terhadap program yang dijalankan.
(3)Dalam melaksanakan hak dan kepentingan masyarakat, masyarakat dapat membentuk institusi yang mewakili masyarakat untuk berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah merupakan koordinator pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan di daerah untuk menyerasikan program dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antar Pemerintah Daerah, serta antara perusahaan dengan program Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat.
(2)Koordinasi yang dilakukan secara tripartit, antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB VI

PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN

Pasal 7

(1)Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan dilakukan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Pendayagunaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan perusahaan, program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, dapat dikelola:
1. a.mandiri atau langsung oleh perusahaan;
2. b.yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
3. c.mitra dengan lembaga sosial non-pemerintah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, media massa atau lembaga non-profit lainnya.
(2)Pilihan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan bersama secara tripartit.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, lingkungan secara berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi.
(2)Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelatihan:
1. a.pelatihan;
2. b.pemberian modal;
3. c.penguatan manajemen dan teknologi; dan
4. d.perluasan akses terhadap pelayanan ekonomi, sosial dan lingkungannya. 8

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012