DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Nomor: 18
Tahun: 2004
Ditetapkan: 11 Agustus 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
c.bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;
d.bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkebunan perlu diatur dalam suatu undang-undang; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2.Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
3.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
5.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6.Perusahaan ...
6.Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
8.Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9.Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10.Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.
11.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12.Provinsi adalah pemerintah provinsi.
13.Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota.
14.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

a.meningkatkan pendapatan masyarakat;
b.meningkatkan penerimaan negara;
c.meningkatkan penerimaan devisa negara;
d.menyediakan lapangan kerja;
e.meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
f.memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
g.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Perkebunan mempunyai fungsi:

a.ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
b.ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
c.sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

a.perencanaan;
b.penggunaan tanah;
c.pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
d.pengolahan dan pemasaran hasil;
e.penelitian ...
e.penelitian dan pengembangan;
f.pengembangan sumber daya manusia;
g.pembiayaan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 6

(1)Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
(3)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

(1)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
4. d.kinerja pembangunan perkebunan;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.sosial budaya;
7. g.lingkungan hidup;
8. h.kepentingan masyarakat;
9. i.pasar ...
10. i.pasar; dan
11. j.aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
(2)Perencanaan perkebunan mencakup:
1. a.wilayah;
2. b.tanaman perkebunan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.kelembagaan;
5. e.keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
6. f.sarana dan prasarana; dan
7. g.pembiayaan.

Pasal 8

Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

BAB III

PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Pasal 10

(1)Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
(2)Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi.
(3)Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014