DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya . Diatur tentang Ketentuan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem, Organ PDAM, Dana Pensiun, Asosiasi, Tanggung Jawab dan Tuntutan Garnti Rugi, Tahun Buku, Pelaporan dan Anggaran, Pengelolaan Kekayaan Milik PDAM , Kerjasama antara PDAM Dengan Pihak Ketiga, Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Pembinaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat maka Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi dari Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
15.Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Karo tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dari II Karo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Malem adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
9.Dewan Pengawas PDAM Tirta Malem yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10.Direksi PDAM Tirta Malem yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah.
11.Alat liquid adalah kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang cepat dan mudah diuangkan berupa asset yang termasuk dalam asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan dan asset lainnya.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
13.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14.Rencana Strategi Bisnis (Bussiness Plan/Corporate Plan) adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
15.Pegawai PDAM adalah Pegawai PDAM Tirta Malem.
16.Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar.
17.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pada Pegawai PDAM karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.

BAB II

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM

Pasal 2

(1)PDAM Tirta Malem adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
(2)PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)PDAM Tirta Malem berkedudukan di Kabanjahe dan dapat mempunyai unit dan/atau cabang ditempat lain.
(2)Pembentukan unit dan/cabang Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan Bupati.
(3)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Direksi.

Pasal 4

Tujuan PDAM Tirta Malem adalah Penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur serta mengembangkan perekonomian daerah dan memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

(1)Modal Pertama PDAM Tirta Malem adalah terdiri atas semua aktiva dan Passiva sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
(2)Modal Dasar PDAM Tirta Malem terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Modal PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
2. b.Lain-lain sumber modal yang sah antara lain hibah, pinjaman, dan atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Semua alat liquid disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Laba PDAM Tirta Malem ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan.
(2)Laba PDAM Tirta Malem yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
(3)Laba PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
(4)Laba PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan modal, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non fisik serta untuk peningkatan kuantitas kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai laba PDAM Tirta Malem diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)PDAM Tirta Malem dapat melakukan Restrukturisasi guna menyehatkan perusahaan umum daerah untuk dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan professional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGAN PDAM

Pasal 8

(1)PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
2. b.batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
3. c.batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. d.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
5. e.melampirkan Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
6. f.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
7. g.membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
8. h.bersedia bekerja penuh waktu;
9. i.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
10. j.lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati; dan
11. k.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang struktur dan jumlah tim ahli.
(2)Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mengenai unsur dan jumlah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990

Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990

Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997