DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kecamatan, Camat, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Penghasilan Perangkat Desa; Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Pemindahan Tugas Perangkat Desa; Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
5.Camat adalah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana Teknis yang diangkat oleh kepala Desa.
10.Sekretaris Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional. ~ 4 ~
13.Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada di Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 3

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan;dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. ~ 5 ~
(3)Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
(4)Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
(4)Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ~ 6 ~
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.berkelakuan baik, jujur dan adil;
h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
j.bersedia diangkat menjadi perangkat Desa; dan
k.khusus kepala kewilayahan terdaftar sebagai penduduk dusun setempat.

Pasal 9

(1)Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009