DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Kapal, Perahu, Tanda Pas Kecil, Tanda Pas Sungai dan Danau, Tonnage kapal, Pas Kecil, Pas Sungai dan Danau, Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, Kebangsaan Kapal, Kapal Berbendera Indonesia, Penerbitan Pas Kecil, Pemiik, Syahbandar dan Direktur Jenderal; Surat Tanda Kebangsaan Kapal; Pas Kecil; Pas Sungai dan Danau; Pembatalan dan Berakhirnya Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau; Hak dan Kewajiban, Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, perlu mengatur penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau Bagi Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); SALINAN ~ 2 ~
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. 8.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
8. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE). ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau.
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7.Perahu adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
8.Tanda Pas kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
9.Tanda Pas Sungai dan Danau adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari Instansi Pemerintah yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjujkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau.
10.Tonnage kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonnage kotor (grosse tonnage/GT) dan tonnage bersih (net tonnage/NT).
11.Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal yang berlayar di laut berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage).
12.Pas Sungai dan Danau adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal yang berlayar di Sungai dan Danau berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage).
13.Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
14.Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. ~ 4 ~
15.Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
16.Penerbitan Pas Kecil adalah pencetakan dan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati apabila persyaratan penerbitan Pas Kecil telah terpenuhi.
17.Pemilik adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
18.Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteridan memilikikewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan.

BAB II

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 2

(1)Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagai bukti kebangsaan kapal.
(2)Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
(3)Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

BAB III

PAS KECIL

Pasal 3

(1)Setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) wajib memiliki Pas Kecil sebagai bentuk dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
(2)Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal berlayar.

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. ~ 5 ~
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
1. a.bukti hak milik atas kapal;
2. b.identitas pemilik; dan
3. c.surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(5)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
(6)Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Pas Kecil.
(7)Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
(8)Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Pas Kecil, buku register Pas Kecil, dan laporan penerbitan Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
(2)Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
(3)Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
1. a.dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
2. b.dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
3. c.dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain. ~ 6 ~
(4)Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
(2)Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
(3)Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Kecil dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
1. a.Pas Kecil yang lama;
2. b.dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(5)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupatijwalikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. ~ 7 ~
(6)Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan Pas Kecil yang baru.
(7)Penerbitan Pas Kecil yang haru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
(8)Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
(9)Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil.
(2)Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
1. a.surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
2. b.Pas Kecil yang rusak.
(3)Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.
(4)Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dieantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tereantum dalam Pas Kecil yang hilang atau rusak.
(5)Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PAS SUNGAI DAN DANAU

Pasal 9

(1)Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau wajib memiliki Pas Sungai dan Danau. ~ 8 ~
(2)Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
(3)Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati tempat pelabuhan sungai dan danau berada.
(4)Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf capital dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009