DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan dan Penataan Reklame; Penyelenggaraan Reklame; Perizinan Reklame; Uang Jaminan Pembongkaran; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan reklame harus dilakukan secara efektif, efisien, berkelanjutan, ketertiban umum, keamanan, dan berwawasan lingkungan, agar memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan memungut serta mengelola Pajak Reklame, maka perlu didukung pengaturan penyelenggaraan reklame;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 50); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan reklame.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6.Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7.Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
8.Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada Pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang- undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
9.Perencanaan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Penataan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas. ~ 4 ~
11.Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12.Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
13.Perizinan reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
14.Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
15.Sewa Lahan adalah pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penempatan titik reklame.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

(1)Setiap perencanaan penetapan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.sarana dan prasarana kota; dan
2. b.diluar sarana dan prasarana kota;

Pasal 3

(1)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik reklame dan dinyatakan dalam tata letak reklame.
(2)Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling lambat 1 (satu) tahun.
(3)Penetapan pemanfaatan dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perizinan.
(4)Pemanfaatan dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan izin. ~ 5 ~

Pasal 5

(1)Penataan reklame diatur menurut:
1. a.tempat;
2. b.jenis;
3. c.sifat;
4. d.ukuran ;
5. e.konstruksi; dan
6. f.kawasan/kelas jalan.
(2)Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
1. a.pada sarana dan prasarana kota, meliputi ;
  1. 1.pada bahu jalan/trotoar;
  2. 2.pos jaga polisi;
  3. 3.tempat hiburan/rekreasi;
  4. 4.gelanggang olah raga;
  5. 5.terminal;
  6. 6.pasar;
  7. 7.bangunan pedagang kaki lima;
  8. 8.papan baca;
  9. 9.taman kota; dan
  10. 10.titik pantau ketertiban dan keamanan.
2. b.di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
  1. 1.di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
  2. 2.menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
  3. 3.kawasan pelabuhan; dan
  4. 4.ruang udara.
(3)Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.rekame papan (billboard/ neon box);
2. b.reklame baliho;
3. c.reklame kain;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame melekat/stiker/poster;
6. f.reklame kendaraan;
7. g.reklame udara;
8. h.reklame slide atau reklame film;
9. i.reklame peragaan;
10. j.reklame berjalan;
11. k.reklame suara;
12. l.reklame megatron;
13. m.reklame sinar laser;
14. n.reklame multivision; dan
15. o.reklame graffiti.
(4)Sifat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
1. a.reklame permanen, meliputi:
  1. 1.reklame papan;
  2. 2.reklame kendaraan;
  3. 3.reklame megatron;
  4. 4.reklame sinar laser;
  5. 5.reklame multivision; dan ~ 6 ~
  6. 6.reklame graffiti.
2. b.reklame non permanen, meliputi:
  1. 1.reklame kain;
  2. 2.reklame baliho;
  3. 3.reklame selebaran;
  4. 4.reklame melekat/stiker/poster;
  5. 5.reklame udara;
  6. 6.reklame slide/film;
  7. 7.reklame peragaan;
  8. 8.reklame berjalan; dan
  9. 9.reklame suara.
(5)Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
1. a.reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4m2 (empat meter persegi);
2. b.reklame sedang dengan ukuran 4m2 (empat meter persegi) sampai 12m2 (dua belas meter persegi); dan
3. c.reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m2 (dua belas meter persegi).
(6)Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
2. b.kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
3. c.rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
4. d.menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
(7)Penetapan kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Penyelenggara reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

(1)Penetapan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
1. a.pada bahu jalan/trotoar untuk reklame:
  1. 1.reklame papan dengan ketentuan: a) ukuran paling besar 50m2; b) dipasang dalam bentuk vertikal; c) ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan d) media reklame tidak melampaui bahu jalan/trotoar, kecuali jenis reklame kain; ~ 7 ~
  2. 2.reklame megatron dan reklame multivision dengan ketentuan: a) ukuran paling besar 50m2; dan b) dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal.
2. b.pos jaga polisi, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
  1. 1.konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan; dan
  2. 2.tidak melampaui bahu jalan/trotoar;
3. c.tempat hiburan/rekreasi, gedung olah raga, terminal, pasar, dan bangunan pedagang kaki lima, untuk reklame papan, reklame baliho, reklame kain, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;
4. d.papan baca, untuk reklame papan;
5. e.taman kota, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
  1. 1.ukuran paling besar 50m2;
  2. 2.dipasang dalam bentuk vertikal;
  3. 3.ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
  4. 4.media reklame tidak menjorok ke badan jalan.
6. f.titik pantau ketertiban dan keamanan, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
  1. 1.konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan;
  2. 2.media reklame tidak memotong garis bangunan; dan
  3. 3.tidak melampaui bahu jalan/trotoar.
(2)Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
1. a.jenis reklame yang dapat dipasang adalah:
  1. 1.reklame papan;
  2. 2.reklame baliho;
  3. 3.reklame kain;
  4. 4.reklame balon udara;
  5. 5.reklame slide/film;
  6. 6.reklame graffiti, dan
  7. 7.reklame melekat/stiker/poster;
2. b.konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis sempadan jalan;
3. c.reklame yang ditempatkan menempel bangunan dengan ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas tampak muka bangunan yang menghadap jalan; ~ 8 ~
4. d.reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m2 (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;
5. e.reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan
6. f.reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter persegi) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal dengan ukuran paling besar 50m2 (lima puluh meter persegi).

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keamanan dan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010