DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 5, PASAL 12, PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daaerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.Bupati adalah Bupati Kayong Utara. ~ 4 ~
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
10.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12.Pejabat Penerbit Izin adalah Pejabat yang diserahi tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
1. a.dihapus;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Dihapus. ~ 5 ~
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
3. c.melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
4. d.melampirkan rekomendasi dari Camat; dan
5. e.Pas Photo ukuran 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar.
(2)Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
9. i.pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dinyatakan lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan lokasi dan penilaian teknis di lapangan oleh Tim Teknis atau petugas dari SKPD Penerbit Izin Gangguan. ~ 6 ~
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penetapan pemberian Izin Gangguan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)SKPD yang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin.
(3)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
(4)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(5)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD yang memproses izin, permohonan izin dianggap disetujui.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
(2)Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
(3)Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Penerbit Izin.

6.Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah dan ditambah 1(satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, kecuali :

a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b.kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan; ~ 7 ~
c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
d.kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
1. 7.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penerbitan izin gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
(2)SKPD pemungut Retribusi Izin Gangguan menerbitkan SKRD berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
(3)Pemohon izin diwajibkan membayar retribusi izin gangguan sebesar yang tertera dalam SKRD ke kas daerah melalui Bendahara penerimaan.

8.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
2. b.rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
(3)Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4)Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
(5)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ~ 8 ~
(6)Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 24 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2016 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (24)/(2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MOLYADI, S.H. Penata Tk.I NIP. 19750709 200701 1 019 ~ 9 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Dalam rangka mendukung dan menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya pemberian izin gangguan perlu dilakukan penyederhaan persyaratan izin. Dengan penyederhanaan persyaratan izin gangguan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Kayong Utara yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, agar masyarakat selaku pemohon izin dalam memproses dan memperoleh izin gangguan yang tidak berbelit-belit, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010