(1)Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
b.rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
(3)Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4)Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
(5)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
~ 8 ~
(6)Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2016 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (24)/(2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MOLYADI, S.H. Penata Tk.I NIP. 19750709 200701 1 019 ~ 9 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Dalam rangka mendukung dan menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya pemberian izin gangguan perlu dilakukan penyederhaan persyaratan izin. Dengan penyederhanaan persyaratan izin gangguan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Kayong Utara yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, agar masyarakat selaku pemohon izin dalam memproses dan memperoleh izin gangguan yang tidak berbelit-belit, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1