DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi : a. bangunan gedung; b. bangunan perumahan; c. kendaraan bermotor

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan dan bangunan gedung secara individu, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor;
c.bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 6 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan masalah kebakaran di Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK Kabupaten di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem 5 pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9.Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10.Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14.Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran yang dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaran pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
15.Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
16.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar 6 rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
18.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 ( dua setengah ) meter.
19.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
20.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
21.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
22.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
23.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
24.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
25.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
26.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
27.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
28.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
29.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
30.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci. 7
31.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
33.Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
35.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
36.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
37.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.
38.Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
39.Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
40.Sertifikat layak pakai adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan pemakaian peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu :

a.mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
b.mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta SKPD terkait dalam 8 mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya;
c.meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
d.melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah :

a.menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
b.melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
c.mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
d.melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
e.melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
f.melakukan inspeksi terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah :

a.menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
c.mengembangkan dan membuka sistem informasi;
d.melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran; dan
e.membangun kemitraan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB IV

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN 9

Pasal 5

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :

a.bangunan gedung;
b.bangunan perumahan;
c.kendaraan bermotor; dan
d.bahan berbahaya.

Pasal 6

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada :
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan; dan
4. d.isi bangunan.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang I, II, dan III; dan
3. c.bahaya kebakaran berat I dan II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan.
(2)Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

Pasal 8

1 0

(1)Potensi bahaya kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada jenis kendaraan yang terdiri dari :
1. a.kendaraan bermotor umum; dan
2. b.kendaraan bermotor khusus.
(2)Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
(3)Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 9

(1)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
1. a.bahan berbahaya mudah meledak;
2. b.bahan gas bertekanan ;
3. c.bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
4. d.bahan padat spontan mudah menyala;
5. e.bahan Peroxida;
6. f.bahan Beracun;
7. g.bahan Radio aktif ;
8. h.bahan perusak; dan
9. i.bahan lain dan sejenisnya.
(2)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012