DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur APBD Kabupaten Kerinci TA 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. 27.777.838.542,00,- 12.387.000.000,00,- 15.390.838.542,00,- 00,00,-
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Pasal 2

APBD terdiri otos pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.211.203.530.563,00,- terdiri atas pendapatan daerah, beLanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.211.203.530.563,00,-
2.Belanja Daerah : Rp. 1.226.594.369.105,00,- Surplus/ (Defisit) : Rp. (15.390.838.542,00,-)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.211.203.530.563,00, a. b. C. Rp. : Rp. : Rp. Pendapatan Ash Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - yang bersumber dan: 85.905.046.225,00,- 1.085.439.084.338,00,- 39.859.400.000,00,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.85.905.046.225,00,-, yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah : Rp. 16.205.000.000,00,-
2. b.Retribusi Daerah : Rp. 5.596.728.000,00,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : Rp. 8.962.116.225,00,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang : Rp. 55.141.202.000,00,- Sah
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.16.205.000.000,00,-
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.5.596.728.000,00,-
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.962.116.225,00,-
(5)Lain - lain Pendapatan Ashi Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.141.202,000,00,-

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaiman dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.085.439.084.338,00,-, yang terdiri dari atas :
1. a.Transfer Pemerintah Pusat : Rp. 1.025.525.423.000,00,-
2. b.Transfer antar-daerah : Rp. 59.913.661.338,00,-
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.025.525.423.000,00,-
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.59.913.661.338,00,-

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebesar Rp.39.859.400.000,00,-, yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah : Rp. 5.000.000.000,00,-
2. b.Dana Darurat : Rp. 000.00,-
3. c.Lain - lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. : Rp. 34.859.400.000,00,-
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00,-
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp. Nihil.
(4)Lain - lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (1) huruf 2 sebesar Rp.34.859.400.000,00,-

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.226.594.369.105,00,- yang terdiri atas :
1. a.Belanja Operasi : Rp. 765.061.450.066,00,-
2. b.Belanja Modal : Rp. 159.734.293.273,00,-
3. c.Belanja Tidak Terduga : Rp. 7.506.875.566,00,-
4. d.Belanja Transfer Rp. 294.291.750.200,00,-

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana yang terdiri atas : dimaksud pada ayat (1) huruf a
1. a.Belanja Pegawai : Rp. 502.213.386.310,00,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa : Rp. 222.011.776.458,00,-
3. c.Belanja Bunga : Rp. 000,00,-
4. d.Belanja Subsidi : Rp. 000,00,-
5. e.Belanja Hibah : Rp. 39.686.492.298,00,-
6. f.Belanja Bantuan Sosial : Rp. 1.149.795.000,00,-
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp.502.213.386.310,00,- Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.222.011.776.458,00,- Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp.Nihil Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp.Nihil Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp.39.686.492.298,00,- Belanja Bantuan Sosial sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp.1.149.795.000,00,-

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b sebesar Rp.159.734.293.273,00,- yang terdiri atas :

a.Belanja modal tanah. : Rp.
b.Belanja modal peralatan dan mesin. Rp.
c.Belanja modal bangunan dan gedung. : Rp.
d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi : Rp.
e.Belanja modal aset tetap lainnya: dan : Rp.
f.Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Rp.2.250.000.000,00,- Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana huruf b sebesar Rp.52.492.235.371,00,- Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana huruf c sebessr Rp.35.711.794.350,00,- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.66.498.263.552.,00,- Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.782.000.000,00,- Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.00,00,-

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. 27.777.838.542,00,- 12.387.000.000,00,- 15.390.838.542,00,- 00,00,-
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Pasal 2

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.211.203.530.563,00,-
2.Belanja Daerah : Rp. 1.226.594.369.105,00,- Surplus/ (Defisit) : Rp. (15.390.838.542,00,-)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.211.203.530.563,00, a. b. C. Rp. : Rp. : Rp. Pendapatan Ash Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - yang bersumber dan: 85.905.046.225,00,- 1.085.439.084.338,00,- 39.859.400.000,00,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.85.905.046.225,00,-, yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah : Rp. 16.205.000.000,00,-
2. b.Retribusi Daerah : Rp. 5.596.728.000,00,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : Rp. 8.962.116.225,00,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang : Rp. 55.141.202.000,00,- Sah
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.16.205.000.000,00,-
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.5.596.728.000,00,-
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.962.116.225,00,-
(5)Lain - lain Pendapatan Ashi Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.141.202,000,00,-

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaiman dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.085.439.084.338,00,-, yang terdiri dari atas :
1. a.Transfer Pemerintah Pusat : Rp. 1.025.525.423.000,00,-
2. b.Transfer antar-daerah : Rp. 59.913.661.338,00,-
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.025.525.423.000,00,-
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.59.913.661.338,00,-

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebesar Rp.39.859.400.000,00,-, yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah : Rp. 5.000.000.000,00,-
2. b.Dana Darurat : Rp. 000.00,-
3. c.Lain - lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. : Rp. 34.859.400.000,00,-
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00,-
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp. Nihil.
(4)Lain - lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (1) huruf 2 sebesar Rp.34.859.400.000,00,-

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.226.594.369.105,00,- yang terdiri atas :
1. a.Belanja Operasi : Rp. 765.061.450.066,00,-
2. b.Belanja Modal : Rp. 159.734.293.273,00,-
3. c.Belanja Tidak Terduga : Rp. 7.506.875.566,00,-
4. d.Belanja Transfer Rp. 294.291.750.200,00,-

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana yang terdiri atas : dimaksud pada ayat (1) huruf a
1. a.Belanja Pegawai : Rp. 502.213.386.310,00,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa : Rp. 222.011.776.458,00,-
3. c.Belanja Bunga : Rp. 000,00,-
4. d.Belanja Subsidi : Rp. 000,00,-
5. e.Belanja Hibah : Rp. 39.686.492.298,00,-
6. f.Belanja Bantuan Sosial : Rp. 1.149.795.000,00,-
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp.502.213.386.310,00,- Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.222.011.776.458,00,- Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp.Nihil Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp.Nihil Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp.39.686.492.298,00,- Belanja Bantuan Sosial sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp.1.149.795.000,00,-

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b sebesar Rp.159.734.293.273,00,- yang terdiri atas :

a.Belanja modal tanah. : Rp.
b.Belanja modal peralatan dan mesin. Rp.
c.Belanja modal bangunan dan gedung. : Rp.
d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi : Rp.
e.Belanja modal aset tetap lainnya: dan : Rp.
f.Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Rp.2.250.000.000,00,- Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana huruf b sebesar Rp.52.492.235.371,00,- Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana huruf c sebessr Rp.35.711.794.350,00,- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.66.498.263.552.,00,- Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.782.000.000,00,- Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.00,00,-

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008