DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kriteria jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa atau kelurahan. Pemberian nama jalan berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama diantaranya nama pahlawan nasional, tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada daerah, nama pulau, nama hewan, nama danau, nama gunung, nama sungai, nama bunga, dan nama pohon. Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap bangunan milik perorangan, swasta maupun milik pemerintah dalam wilayah daerah Kabupaten Kolaka Utara harus diberi nomor bangunan secara beruntun yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dibebankan kepada APBD Kab. Kolaka Utara dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang otonom, menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan-bangunan baru maupun jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk;
b.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan Daerah, yang menimbulkan pertambahan pemukiman, bagunan baru maupun jalan dibeberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran bangunan yang ada;
c.bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hunif b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon(^sia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 20);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4.Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralg^at Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
6.Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan selanjutnya disingkat TPPNJPB, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan Kabupaten Kolaka Utara;
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
8.Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

(1)Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :
1. a.Jalan Nasionsd;
2. b.Jalan Provinsi;
3. c.Jalan Kabupaten; dan
4. d.Jalan Desa atau Kelurahan.
(2)Setiap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah hams diberi nama.
(3)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut:
1. a.Nama Pahlawan Nasional;
2. b.Nama Tokoh Masyarakat Lokal yang beijasa pada Daerah ;
3. c.Nama Pulau ;
4. d.Nama Hewan ;
5. e.Nama Danau ;
6. f.Nama Gunung;
7. g.Nama Sungai;
8. h.Nama Bunga ;
9. i.Nama Buah ; j, Nama Pohon.
(4)Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah nama tokoh masyarakat yang sudah wafat.
(5)Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I,II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
(2)Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode 1,2 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
(3)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zona-zona tertentu menurut kelas jalannya.
(2)Pengelompokan kedalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.
(3)Jumlah zona dan penetapan nama jalan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENOMORAN BANGUNAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

(1)Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah dalam wilayah Daerah Kabupaten Kolaka Utara harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan dari titik Nol.
2. b.Nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah kanan dari titik Nol.
(3)Bangunan yang terletak dibelakang dan disamping sebelah kiri diberi nomor sama dengan yang ada didepan dan disamping dengan tambahan huruf A,B,C dan seterusnya.
(4)Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 6

Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dapat menggunakan istilah "kompleks" dan atau "blok" sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan.

Pasal 7

Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada plat dilengkapi dengan mencantumkan tulisan RW/RT setempat dan Logo Daerah, Kode Pos.

Pasal 8

Penomoran bangunan pada jalan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

(1)Untuk kepentingan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan yang tepat, dibentuk TPPNJPB.
(2)TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012