DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Pengelolaan Kekayaan Desa; 4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai . implikasi yuridis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Ta h un 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksariaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .tentang Desa, maka untuk menjadin ketertiban, keterarahan.kelancaran dan kejelasan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, kekayaan dan badan usaha rnilik desa pada seluruh desa di Kabupaten Konawe, dipandang perlu melakukan sinkronisasi yurids terhadap undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut;
b.bahwa sinkronisasi yuridis sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Menimbang BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Ml±BA ESA PENGELOLAAN KEUANGAN, KEKAYAAN DAN. BADAN USAHA MILIK DESA i I i l· I TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 31 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA . . : .. . ·.· .,: . " . ;,··· . ..;··.·~r~'.;-: ·.-~~ . : [2] BUPATIKONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa.
10.Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal .dan Transmigrasi Nomor 4 .Tahun 2015 ten tang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Koriawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah. : ...-.~ ·. - .1:,_ i-: --~ . ·,' ··, . •' ··.·· ,.· . ·.·: ·-:.,:.· .. --.:·- ~-..;,,~u:07-·· ::-~: _t·if:·"'z:·· ,,. t'&~r··r,,;...;·•:·r:·-- f•~:·~,·-;'f!·:·· 1·_._-~-..._..--r,..~:::'~'::" :s::··~---=- -.-.:·:_'. ·.· - =-· - .. ·- _j '-.'· • - - .. _ '•• '.- -· ·- '. ·- •• -· - - ·.- •• - .. --.· •• --- .• r·.·- ---·"':·~-.--·•·-.··· .. . ._ - ------ -··:· - .. - ···. ·--- .. . . ! ·-,.- ·' - - : - r:.: M ii·-- i I .. [3] Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kabupaten Konawe. 2 Bupati .adalah Bupati Konawe 3 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah .dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6 Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 7 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 8 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerin tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 10 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11 Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : . --- - --- ·-- ::; -- ... - ~- NIMll!MWiSMI4NIMN,Nt~ «AAm?ffl! MNM&±# '11&4 4M A (4] 12 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimu syawarahkan bersama dengan BPD. 13 Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa. 14 pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan desa. 15 Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 16 Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 17 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 18 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 20 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 21 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 22 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 24 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal .dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 25 Barang Milik Desa adalah kekavaan milik Desa beru pa barang bergerak dan barang tidak bergerak. :'.::·-···· {·.· ... . l, '.i· - :,; ... J·: :':717·~~':'·1--~~-.._-~., ..",1'"'·-·-..~l''"•~.·:·1.~·•···:£;~ , '.""\'S•P:=":·--·-:_--··:,. ; . ::...... :.... .. -.!: •. ·'-·- ···-··-··-·-'· •• .·-- -- _ -·-··-·._ _ ••• , •••.•• , •. · ...•• •••••· ·=········· .. ---:-·-. ······-· •·-·· -··· ·•··- "· - .•.. __ .. ~~ -::=:=-··. . (5] 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 . . .. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhu bungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mernpunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDadalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang mernbidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat rrienyrmpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank· yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan -desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 26 .. . . .. •..-i~: . ,. ; .. . ·) ~~~): -.... . . . ··.: .·> .._;. . ., . ' ~ . ~ ~: . ! .:-.~ ;:(~ ;_ ·. . ·.. · . .!. : • ···l··= . ;· -t~f;._ ••i"i"· .. . ... " - -·" ·;" ":-:-· ··---:" • ·-. ~! r.. " - 0\:. '.. :f--.'·· • ··. • ~ -~::·. .. ~ -: t =::·. _ .. - .. ·-·- - .. .. -- ..• ·-. ·- . ~-:::::.-~--~~.; '~~:~~~~: .1::::=r::·~7:';_-··:·:p-,:;:.._·,~:znr-•.;.·':..··~·-··4: .-~'","'~.r-t{.;i •. • ·«··: ...::..-:.t ~:Jr ·:.!'\7~·;.~··:·--·~ "! ...-:----:- -~-·:·:·~-~ ...:. ~- :_ __~ ·- ·--~----·· - - ·- ,:.:.: ....... ::-·.. .. -···.···. ·-·=-····-· ... - ·-· -·· ... - .... [6]

(1)PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(2)PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewcriarigan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. b.menetapkan PTPKD;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
(3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keu angan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 3

(2)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), . dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(1)

Pasal 2

· ··1-·.···Jc·-~-~::?..._-~_:o ..~,--::.·· . --;-:r-.,.··.:..--- - ·- . --· .-------- -----1,.>w,r. ,•,c.,.·>. ".,-.-~--c,~·· •. - - .. - .. --·.-. 0---•---- -·-· ··---. ·. -·. -- •·'···· - .... · ... · • I . - [7]

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) .huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan perierimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGANDESA ;· . -·-=: .. - .· .. ·.-.

Pasal 7

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana -pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggurig jawabnya; ·
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di .dalam APBDesa;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 2 bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2)Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelclaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tu gas:
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. b.menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. d.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;dan e .. melakukan verifikasi terhadap -bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

. ···- . - : ·.-:-· i·. .. -~- ; . . :·'. . . ~~/ :· .. I::...-·.:·.::. - ~-- _.. --...- :.:..:....:....~.:..·.·----··-· - -· ..•... ~:.. .. ~ =;.:;:.,:=~~-f'~~f ~::'"':·-~ ~~~~~!r.:,t~~,~i;-~;:~:-;:::-~~~~,:·,,:~~:=~,-t::-~;-, ;.;.·.1:.i·::::·:-.!1~-~t-.:~--:~ ~··.:'1!'·· _l..~-;!~--~~:~-~~-1:'::7·:·-:::....::t.:=~-~:.: . ......:..........:..!...--!. -- • __ _.:... - [8]

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui -rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kem bali oleh desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
1. a.Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. b.Transfer; clan
3. c.Pendapatan Lain-Lain.
(3)Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat .(2) hurufa, terdiri atas jenis:
1. a.Hasil usaha;
2. b.Hasil aset;
3. c.Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli desa.
(4)Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
(5)Hasil aset sebagaimana .dimaksud pada ayat (3) huruf b an-tara lain tambatan perahu , pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irtgasi.
(6)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang

Pasal 9

(1)APBDesa,terdiri atas:
1. a.Pendapatan Desa;
2. b.Belanja Desa; dan
3. c.Pembiayaan Desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -huruf c diklasifikasikan .menurut kelompok dan jenis. Pasal s . - ·--··- :- .~:. .... '.· .. ·.. : ; .. · . . - --- - - ~-:;·,'"'.J·.·, ,_.,,·,-"t:""• ··-:0~_~0?:.:~: ·:_::_~~ - - --.-1.l--' '·- .. -. -- ---- - ------'··· ---' ·.· · r· .. ·· ··- .. · ···· ··-··-·-· .--- ·-.·· __ ........ ·· · -- · · :=.:::::··· .. ·.·-·-··' -~L" ·-. · •• ·, ~-···- ·v·::::'.,:,:,r:, k_0_:~~0?.??-- -:-~·u•i..1.~·-,.·.=---~->~ &Fiitii.FM!tii4!W6W LJIWWA 5-1MM i i .. [9)
(1)Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang -merupakan kewajiban desa dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 12

(2)Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain peridapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan -perusahaan yang berlokasi di desa.

Pasal 11

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
1. a.Dana Desa;
2. b.Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
3. c.Alokasi Dana Desa (ADD);
4. d.Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi; dan
5. e.Bantuan Keuangan APBDKabupaten.
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan e dapat bersifat um urn dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus] dan paling banyak 30% (tiga puluh persera-tus).
(4)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
1. a.Hibah clan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Koriawe Nomor 12 tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Koriawe Nomor 12 tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 8 Tahun 2014