DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Prinsip; Maksud dan Tujuan; Bentuk-Bentuk Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras; Koordinasi Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras; Larangan dan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani di Kabupaten Konaweadalah yang berusaha tani di bidang pertanian padi sawah yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga Lumbung Beras bagi Provinsi Sulawesi Tenggara tetap di pertahankan.
c.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pengelolaan Distribusi Gabah dan Tata NiagaBeras. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Konawe; (Lernbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
9.Peraturan Menteri Pertan ian Nomor 71/Permen/PP.200j 12/2015 tentang Pedoman harga pembelian gabah dan beras diluar kualitas oleh pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE DAN BUPATI KONAWE,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENGELOLAAN DISTRIBUSI TATA NIAGA GABAH DAN BERAS

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Bupati adalah Bupati Konawe.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Konawe.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.
7.Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan komoditas bahan pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan atau dari pasar ke konsumen.
8.Tataniaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa terse but ada di tangan konsumen.
9.Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras.
10.Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
11.Beras adalah butiran gabah yang telah terelupas kulitnya yang dapat diproses menjadi nasi setelah ditanak atau tepung beras. ·12. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pengelolaan distribusi gabah dan tata niaga beras.
13.Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengelolaan distribusi gabah.
14.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepadan Petani berupa ketersediaan tempat penggilingan padi.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
16.Pengelolaan adalah kegiatan yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan.
17.Unit Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingat dengan UPH adalah suatu kelompok usaha yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
18.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan GAPOKTAN adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/ daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

(1)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras berdasaran azas kekeluargaan dan gotong royong.
(2)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras berdasarkan prinsip :
1. a.Kemandirian
2. b.Transparansi.
3. c.Akun ta bilitas.
4. d.Profesionalisme.
5. e.Efisiensi dan efektif.
6. f.Kompetitif; dan
7. g.Responsibilitas. BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 3
(1)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh ketahanan pangan masyarakat serta melindungi kepentingan petani, pengusaha beras dan masyarakat,
(2)Pemberdayaan UPH bertujuan :
1. a.Untuk memperkuat struktur ketahanan pangan masyarakat.
2. b.Meningatkan nilai tambah padi dan daya saing produk setelah dirubah menjadi beras.
3. c.Meningkatkan penerimaan daerah dari investasi produk dalam bentuk Gabah maupun Beras. BABIV BENTUK-BENTUKPENGELOLAANDISTRIBUSI TATANIAGAGABAHDANBERAS Pasa14
(1)Pengelolaan distribusi gabah dan beras dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.Pembinaan kelembagaan petani;
2. b.Pengembangan sumber daya manusia;
3. c.Fasilitasi unit pengelolaan hasil padi;
4. d.Pengembangan penerapan teknologi;
5. e.Pengembangan produksi;
6. f.Fasilitasi pemasaran dan promosi;
7. g.Pemberian label dalam kemasan; dan
8. h.Perlindungan usaha.
(2)Peningkatan peran kelembagaan swadayajGapoktan dalam Usaha pengolahan hasil padi secara mandiri, professional dan berkelanjutan.
(3)Penjualan hasil produk padi keluar Kabupaten Konawe adalah dalam bentuk gabah atau beras sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Pasa15
(1)Kegiatan PengelolaanDistribusi Gabah dan Beras meliputi :
1. a.Menjaga harga dasar gabah sesuai ketetapan pemerintah ditingkat petani;
2. b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas gabah ditingkat produsenjpetani;
3. c.Meningatkan dan memantapkan nilai tambah padi dan daya saing produk gabahjberas;
4. d.Fasilitasi pendistribusian ke daerah-daerah;
5. e.Penerapan teknologiyang dapat meningkatan mutu dan produksi padi;
6. f.Pengembangan saran a dan prasarana produksi padi;
7. g.Fasilitasi pemasaran dan promosi padi;
8. h.Pengembangan produk olahan; dan
9. i.Meningkatkan kualitas produk beras yang dihasilkan melalui proses penggilinganpadi berbasis teknologi.
(2)KegiatanTata Niaga Beras, meliputi :
1. a.Meningkatkan dan memantapkan kualitas beras agar mampu bersaing dipasaran dalam bentuk beras medium dan premium.
2. b.Penyediaan kawasan dan atau terminal beras oleh dinas terkait sebagai pusat perdagangan dan jual beli beras di kabupaten konawe yang berkeduduan di dalam kota unaaha;
3. c.Fasilitasi pendistribusian ke daerah-daerah;
4. d.Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas beras
5. e.Pengembangan sarana dan prasarana produksi penggilingan beras berbasis teknologi tinggi;
6. f.Fasilitasi pemasaran dan promosi beras. BABV KOORDINASIPENGELOLAANDISTRIBUSI TATANIAGA GABAHDAN BERAS Pasa16
(1)Koordinasi, pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan Zatau Dinas Teknis di Lingkup Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan tenaga Konsultan Bisnis atau Pengusaha Penggilingan di Kecamatan.
(2)Koordinasi pengelolaan distribusi gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
(3)Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan distribusi gabah dan beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis, dan/ atau Tenaga Konsultan Bisnis setempat.
(4). Hasil koordinasi pengelolaan distribusi gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan distribusi gabah dan beras diatur dengan Peraturan Bupati. BABVI LARANGANDANSANKSIADMINISTRATIF

BAB II

AZASDANPRINSIP Pasal 2

Pasal 7

(1)Pelaku distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), maka akan dikenakan sanksi administratif.
(2)Dalam hal masih ditemukan penjualan gabah bukan beras, sebagaimana ketentuan yang sudah diatur, maka penjual akan dikenakan sanksi administratif. Pasa18 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) diatas, berupa :
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.Penghentian semen tara kegiatan;
4. d.Penghentian tetap;
5. e.Pencabutan semen tara izin;
6. f.Pencabutan tetap izin;
7. g.Denda administratif; dan/ atau
8. h.Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVn KETENTUANPENUTUP Pasa19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe. Ditetapkan di Pada tanggal : Unaaha 2020 BUPATIKONAWE, KERYSAIFULKONGGOASA Diundangkan di : Unaaha Padatanggal 2020 SEKRETARISDAERAH KABUPATENKONAWE, FERDINAND LEMBARANDAERAHKABUPATENKONAWETAHUN2020 NOMOR: 241 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESITENGGARA: ( 5/52/2020 )

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018