DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Bupati adalah Bupati Konawe.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Konawe.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.
7.Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan komoditas bahan pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan atau dari pasar ke konsumen.
8.Tataniaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa terse but ada di tangan konsumen.
9.Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras.
10.Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
11.Beras adalah butiran gabah yang telah terelupas kulitnya yang dapat diproses menjadi nasi setelah ditanak atau tepung beras.
·12. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pengelolaan distribusi gabah dan tata niaga beras.
13.Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengelolaan distribusi gabah.
14.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepadan Petani berupa ketersediaan tempat penggilingan padi.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
16.Pengelolaan adalah kegiatan yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan.
17.Unit Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingat dengan UPH adalah suatu kelompok usaha yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
18.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan GAPOKTAN adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/ daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.
BAB II AZASDANPRINSIP Pasal2
(1)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras berdasaran azas kekeluargaan dan gotong royong.
(2)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras berdasarkan prinsip :
a.Kemandirian
b.Transparansi.
c.Akun ta bilitas.
d.Profesionalisme.
e.Efisiensi dan efektif.
f.Kompetitif; dan
g.Responsibilitas.
BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal3
(1)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh ketahanan pangan masyarakat serta melindungi kepentingan petani, pengusaha beras dan masyarakat,
(2)Pemberdayaan UPH bertujuan :
a.Untuk memperkuat struktur ketahanan pangan masyarakat.
b.Meningatkan nilai tambah padi dan daya saing produk setelah dirubah menjadi beras.
c.Meningkatkan penerimaan daerah dari investasi produk dalam bentuk Gabah maupun Beras.
BABIV BENTUK-BENTUKPENGELOLAANDISTRIBUSI TATANIAGAGABAHDANBERAS Pasa14
(1)Pengelolaan distribusi gabah dan beras dapat dilakukan dalam bentuk :
a.Pembinaan kelembagaan petani;
b.Pengembangan sumber daya manusia;
c.Fasilitasi unit pengelolaan hasil padi;
d.Pengembangan penerapan teknologi;
e.Pengembangan produksi;
f.Fasilitasi pemasaran dan promosi;
g.Pemberian label dalam kemasan; dan
h.Perlindungan usaha.
(2)Peningkatan peran kelembagaan swadayajGapoktan dalam Usaha pengolahan hasil padi secara mandiri, professional dan berkelanjutan.
(3)Penjualan hasil produk padi keluar Kabupaten Konawe adalah dalam bentuk gabah atau beras sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
Pasa15
(1)Kegiatan PengelolaanDistribusi Gabah dan Beras meliputi :
a.Menjaga harga dasar gabah sesuai ketetapan pemerintah ditingkat petani;
b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas gabah ditingkat produsenjpetani;
c.Meningatkan dan memantapkan nilai tambah padi dan daya saing produk gabahjberas;
d.Fasilitasi pendistribusian ke daerah-daerah;
e.Penerapan teknologiyang dapat meningkatan mutu dan produksi padi;
f.Pengembangan saran a dan prasarana produksi padi;
g.Fasilitasi pemasaran dan promosi padi;
h.Pengembangan produk olahan; dan
i.Meningkatkan kualitas produk beras yang dihasilkan melalui proses penggilinganpadi berbasis teknologi.
(2)KegiatanTata Niaga Beras, meliputi :
a.Meningkatkan dan memantapkan kualitas beras agar mampu bersaing dipasaran dalam bentuk beras medium dan premium.
b.Penyediaan kawasan dan atau terminal beras oleh dinas terkait sebagai pusat perdagangan dan jual beli beras di kabupaten konawe yang berkeduduan di dalam kota unaaha;
c.Fasilitasi pendistribusian ke daerah-daerah;
d.Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas beras
e.Pengembangan sarana dan prasarana produksi penggilingan beras berbasis teknologi tinggi;
f.Fasilitasi pemasaran dan promosi beras.
BABV KOORDINASIPENGELOLAANDISTRIBUSI TATANIAGA GABAHDAN BERAS Pasa16
(1)Koordinasi, pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan Zatau Dinas Teknis di Lingkup Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan tenaga Konsultan Bisnis atau Pengusaha Penggilingan di Kecamatan.
(2)Koordinasi pengelolaan distribusi gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
(3)Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan distribusi gabah dan beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis, dan/ atau Tenaga Konsultan Bisnis setempat.
(4). Hasil koordinasi pengelolaan distribusi gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan distribusi gabah dan beras diatur dengan Peraturan Bupati.
BABVI LARANGANDANSANKSIADMINISTRATIF