1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
7.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten KotawaringinBarat.
8.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
10.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang- berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/ atau daur ulang energi.
13.Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
14.Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
15.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
16.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
17.Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
18.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
20.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
21.Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
22.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
23.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
24.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tern pat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah.
26.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPAjaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
28.Tempat Pengolaban Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolaban, dan pemrosesan akbir.
29.Pemrosesan Akhir .Sampah adalab proses pengembalian sampab dan/ atau residu basil pengolaban sampab sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
30.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
31.Lindi adalab cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampab, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik basil proses dekomposisi biologis.
32.Penimbunan Terbuka adalab proses penimbunan sampab di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
33.Metode Laban Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanab penutup sekurang-kurangnya setiap tujub bari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode laban urug saniter.
34.Metode Laban Urug Saniter adalab metode pengurugan di areal pengurugan sampab yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampab setiap hari.
35.lnsentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/ atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintab daerab agar melakukan kegiatan mengurangi sampab, sebingga berdampak positif pada kesebatan, lingkungan bidup, dan/ atau masyarakat.
36.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampab di TPA.
37.Sistem tanggap darurat adalab serangkaian .kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegaban dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
38.Orang adalab orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan bukum.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menemukan tersangka dan/ atau dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku
2.Ketentuan pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebgai berikut: