DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10) diubah

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 45 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan pada tarif jenis proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah kali pengujian dan pelayanan yang diperlukan/yang diberikan;
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : NO JENIS PENERIMAAN SATUA N TARIF TERA TERA ULANG KANTO R TEMPAT KANTOR/ TEMPAT PAKAI LUAR KANTOR PAKAI (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A. UTTP

1.Ukuran Panjang (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape, Salib Ukur, Gauge Block, Micrometer, Jangka Sorong)

a.Kapasitas sampai dengan 2 M buah 8.000 13.000 7.000 12.000
b.Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M buah 500 700 500 700
c.Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M buah 400 500 400 500
d.Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M buah 300 400 300 400
e.Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M buah 200 300 200 300
f.Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M buah 100 200 100 200
g.Lebih dari 50 M buah 50 100 50 100 Bagian-bagian dari M dihitung satu M
h.Ukuran Panjang, jenis :
1. 1.Alat Ukur Tinggi Orang buah 10.000 13.000 8.000 10.000
2. 2.Counter meter buah 15.000 30.000 13.000 25.000
3. 2.Tangki Ukur
a.Bentuk Silender Tegak
1. 1.Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama buah - 1.200.00 0 - 1.000.000
2. 2.Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL buah - 700 - 700
3. 3.Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL buah - 600 - 600
4. 4.Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL buah - 500 - 500
5. 5.Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL buah - 400 - 400 NO JENIS PENERIMAAN SATUA N TARIF TERA TERA ULANG KANTO R TEMPAT KANTOR/ TEMPAT PAKAI LUAR KANTOR PAKAI (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
6. 6.Lebih dari 20.000 kL, setiap kL buah - 300 - 300 Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL
b.Bentuk Silender Datar
1. 1.Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama buah - 1.500.00 0 - 1.300.000
2. 2.Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL buah - 800 - 800
3. 3.Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL buah - 700 - 700
4. 4.Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL buah - 600 - 600
5. 5.Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL buah - 500 - 500
6. 6.Lebih dari 20.000 kL, setiap kL buah - 400 - 400 Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL
c.Bentuk Bola dan Speroidal
1. 1.Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama buah - 2.000.00 0 - 1.700.000
2. 2.Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL buah - 850 - 850
3. 3.Lebih dari 1.000 kL, setiap kL buah - 700 - 700
4. 3.Tangki Ukur Gerak
a.Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon
1. 1.Kapasitas sampai dengan 5 kL Pertama buah 400.00 0 500.000 300.000 400.000
2. 2.Selebihnya dari 5 kL, setiap kL buah 50.000 40.000 50.000 40.000 Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL
b.Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal
1. 1.Kapasitas sampai dengan 50 kL Pertama buah - 1.500.00 0 - 800.000
2. 2.Lebih dari 50 Kl sampai dengan 75 kL, setiap kL buah - 60.000 - 60.000
3. 3.Lebih dari 75 Kl sampai dengan 100 kL, setiap kL buah - 50.000 - 50.000
4. 4.Lebih dari 100 Kl sampai dengan 250 kL, setiap kL buah - 40.000 - 40.000
5. 5.Lebih dari 250 Kl sampai dengan 500 kL, setiap kL buah - 30.000 - 30.000
6. 6.Lebih dari 500 Kl sampai dengan 1000 kL, setiap kL buah - 20.000 - 20.000
7. 7.Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 5.000 kL, setiap kL buah - 10.000 - 10.000 Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL
8. 4.Alat Ukur dari Gelas
a.Labu Ukur, Pipet, Mikropippet skala tunggal buah 25.000 - 15.000 -
b.Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk buah 10.000 - 7.500 -
1. 5.Bejana Ukur
a.Kapasitas sampai dengan 50 L buah 150.00 0 180.000 130.000 150.000
b.Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L buah 200.00 0 250.000 170.000 200.000
c.Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L buah 250.00 0 300.000 200.000 250.000
d.Lebih dari 500 L biaya pada huruf c angka ini ditambah tiap buah 50.000 60.000 50.000 60.000
c.1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L 6. Meter Taksi buah 150.00 0 - 120.000 - 7. Speedometer buah 100.00 0 - 80.000 - 8. Meter Rem buah 100.00 0 - 80.000 - 9. Tachometer buah 180.00 0 - 100.000 - 10. Thermometer buah 75.000 - 40.000 - 11. Densimeter buah 75.000 - 40.000 - 12. Viskometer buah 75.000 - 40.000 - 13. Alat Ukur Luas buah 70.000 - 35.000 - 14. Alat Ukur Sudut buah 70.000 - 35.000 -
1. 15.ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter Bahan Bakar Minyak)
a.1 Meter Induk Untuk setiap jenis media uji
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 m³/h Pertama buah 350.00 0 370.000 320.000 350.000
2. 2.Lebih dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h, setiap m³/h buah 13.000 13.000 13.000 13.000
3. 3.Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h buah 10.000 10.000 10.000 10.000
4. 4.Lebih dari 500 m³/h, setiap m³/h buah 5.000 5.000 5.000 5.000 Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h
b.2 Meter Kerja Untuk setiap media uji
1. 1.Kapasitas sampai dengan 15 m³/h Pertama buah 190.00 0 200.000 180.000 190.000
2. 2.Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h, setiap m³/h buah 11.000 11.000 11.000 11.000
3. 3.Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h buah 10.000 10.000 10.000 10.000
4. 4.Lebih dari 500 m³/h, setiap m³/h buah 5.000 5.000 5.000 5.000 Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h
c.2 Pompa Ukur/Nozzle Untuk setiap badan ukur buah - 1.000.00 0 - 800.000 16. METER AIR DAN METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a.Meter Induk
1. 1.Kapasitas sampai dengan 15 m³/h buah 200.00 0 250.000 180.000 200.000
2. 2.Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah 170.00 0 200.000 150.000 170.000
3. 3.Lebih dari 100 m³/h buah 800.00 0 900.000 700.000 800.000
b.Meter Kerja
1. 1.Kapasitas sampai dengan 10 m³/h buah 30.000 40.000 20.000 30.000
2. 2.Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah 50.000 60.000 40.000 50.000
3. 3.Lebih dari 100 m³/h buah 100.00 0 110.000 90.000 100.000
4. 17.Meter Prover
a.Sampai dengan 2.000 L buah 750.00 0 800.000 750.000 800.000
b.Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L buah 900.00 0 100.000 900.000 1.000.000
c.Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi buah 1.200.0 00 1.300.00 0 1.200.000 1.300.000 atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur
1. 18.ANAK TIMBANGAN
a.Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)
1. 1.Sampai dengan 1 kg buah 1.500 1.500 1.300 1.300
2. 2.Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 1.800 1.800 1.600 1.600
3. 3.Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 3.500 3.000 3.000 3.000 NO JENIS PENERIMAAN SATUA N TARIF TERA TERA ULANG KANTO R TEMPAT KANTOR/ TEMPAT PAKAI LUAR KANTOR PAKAI (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
b.Ketelitian halus (kelas F2 dan M1
1. 1.Sampai dengan 1 kg buah 3.000 3.000 2.500 2.500
2. 2.Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 3.500 3.500 3.000 3.000
3. 3.Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 7.000 7.000 6.000 6.000
c.Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)
1. 1.Sampai dengan 1 kg buah 10.000 - 8.000 -
2. 2.Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 15.000 - 12.000 -
3. 3.Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 30.000 - 25.000 -
4. 19.TIMBANGAN
a.Neraca
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 11.000 31.000 20.000 40.000
2. 2.Kapasitas 25 kg sampai dengan 75 kg buah 15.000 35.000 25.000 45.000
b.Dacin
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 10.000 21.500 12.500 25.000
2. 2.Lebih besar dari 25 kg buah 15.000 22.500 15.000 35.000
c.Sentisimal
1. 1.Kapasitas sampai dengan 150 kg buah 7.500 27.500 20.000 40.000
2. 2.Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg buah 8.000 28.000 22.500 42.500
3. 3.Lebih besar dari 500 kg buah 15.000 40.000 40.000 75.000
d.Bobot Ingsut
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 6.500 26.500 17.500 37.500
2. 2.Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg buah 7.500 27.500 20.000 40.000
3. 3.Lebih dari 150 kg buah 11.500 31.500 25.000 60.000
e.Meja Beranger
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 8.500 10.000 10.000 15.000
2. 2.Lebih besar dari 25 kg buah 10.000 15.000 20.000 25.000
f.Pegas
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 6.500 26.500 12.500 32.500
2. 2.Lebih besar dari 25 kg buah 10.000 30.000 22.500 32.500
g.Cepat
1. 1.Kapasitas sampai dengan 500 kg buah 20.000 40.000 40.000 60.000
2. 2.Lebih besar dari 500 kg buah 25.000 45.000 50.000 70.000
h.Elektronik (kelas III dan IIII)
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 27.500 47.500 27.500 47.500
2. 2.Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg buah 30.000 50.000 30.000 50.000
3. 3.Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg buah 35.000 55.000 35.000 55.000
4. 4.Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg buah 50.000 70.000 50.000 70.000
5. 5.Lebih besar dari 1000 kg buah 75.000 95.000 130.000 150.000
i.Elektronik (kelas II)
1. 1.Kapasitas sampai dengan 1 kg buah 50.000 60.000 50.000 60.000
2. 2.Lebih besar dari 1 kg buah 60.000 70.000 60.000 70.000
j.Elektronik (kelas I)
1. 1.Kapasitas sampai dengan 1 kg buah 125.00 0 135.000 125.000 135.000
2. 2.Lebih besar dari 1 kg buah 150.00 0 160.000 150.000 160.000
k.Timbangan Jembatan
1. 1.Kapasitas sampai dengan 50 ton buah - 1.000.00 0 - 1.000.000
2. 2.Lebih besar dari 50 ton buah - 1.500.00 0 - 1.500.000
3. 20.ALAT UKUR TEKANAN
a.Dead Weigth Testing Machine
1. 1.Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm² buah 10.000 - 10.000 -
2. 2.Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm² buah 15.000 - 15.000 -
3. 3.Lebih dari 1.000 kg/cm² buah 30.000 - 30.000 -
b.Alat Ukur Tekanan Darah buah 15.000 17.000 15.000 17.000
1. 21.METER KADAR AIR
a.Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi buah 50.000 55.000 15.000 20.000
b.Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi buah 60.000 75.000 30.000 35.000 NO JENIS PENERIMAAN SATUA N TARIF B. BIAYA PENGUJIAN
1. 1.Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan jam 10.000 21,atau benda / barang bukan UTTP ,dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 1 jam
2. 2.Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ) jam 25.000 Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam di hitung 1 jam D. BIAYA TAMBAHAN
3. 1.UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :
a.Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran buah 700.000 untuk semua kapasitas
b.Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas, buah 7.000 tiap ton
c.Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat buah 50.000
1. 2.UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping buah 475.000 pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut
2. 3.UTTP yang ditanam buah 50.000
3. 4.UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus buah 100.000
4. 5.UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi buah 200.000 terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP
5. 6.UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi buah 100.000 terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus
6. 2.Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah dan Ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas penyelenggaraan layanan jasa dimaksud.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3). Dihapus

3.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Formulasi Penghitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dengan menggunakan Rumus : RPMT = TP X TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Tingkat Penggunaan jasa (TP) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
(3)Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya :

1.Honorarium Petugas Pengawas
2.Transportasi
3.Uang Makan
4.Alat Tulis Kantor

(4)Satuan Biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
(5)Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan Zonasi dan Ketinggian Menara.

4.Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)SKPD yang melakukan pemungutan adalah sebagai berikut : No. Jenis Retribusi Jasa Umum SKPD PEMUNGUT 1 2 3

1.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan/atau sebutan lainnya
2.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Diperkim dan /atau sebutan lainnya
3.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Bappeda dan/atau sebutan lainnya
5.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Disperkim dan/atau sebutan lainnya
6.Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dinas Lingkungan Hidup dan/atau sebutan lainnya
7.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan/atau sebutan lainnya
8.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau sebutan lainnya
5.Ketentuan Pasal 54 ditambah Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
(2)SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(2)Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
(3)SPORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
(4)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi kepada Instansi berwenang, untuk memperoleh NPWRD.
(6)Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTTP;
2. b.fotocopy SIUP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
3. c.surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
(7)Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat yaitu:
1. a.di kantor Dinas;
2. b.di luar Kantor, meliputi : 1) pelaksanaan sidang pasar; 2) di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko).
(8)Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP.

6.Ketentuan Pasal 57 ditambah Ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.
(4)Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
(5)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Pembayaran Retribusi Pelayanan tera / tera ulang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi harus dilunasi setelah dilakukan tera/tera ulang dan sesuai nilai retribusi yang dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Wajib Retribusi (Orang Pribadi atau Badan Usaha) menyetor langsung ke bendahara penerima yang ditunjuk sesuai nilai retribusi yang tertuang dalam SKRD;
2. b.Bendaharawan Penerima mengeluarkan Bukti Penerimaan Setoran Retribusi kepada Wajib Retribusi;
3. c.Bendaharawan Penerima dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyetor penerimaan Retribusi langsung ke Kas Daerah;
  1. 7.Ketentuan Pasal 66 ditambah Ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
(6)Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 29 September 2017 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, TTD SUPIAN HADI Diundangkan di Sampit pada tanggal 29 September 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TTD HALIKINNOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 8,88/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Jenis retribusi jasa umum yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sehingga dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan perkembangan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur serta adanya proses pengalihan kewenangan kemetrologian ke Kabupaten/Kota perlu pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat, pelaku usaha maupun perusahaan khususnya memberikan kebenaran dalam pengukuran dalam penggunaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi didalam dunia perdagangan. Dalam hal pelayanan tersebut perlu adanya perubahan tarif retribusi jasa umum sesuai dengan peningkatan perdagangan. Retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang memiliki potensi cukup besar berasal dari jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah mengabulkan Permohonan Uji Materi terhadap Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia yang pada intinya menyatakan ; “bahwa Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat”, telah membawa implikasi terhadap penerapan beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khusus terhadap Pasal yang terkait dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sehingga untuk mengamankan sumber pendapatan daerah serta terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan dan 161 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Umum serta formulasi perhitungan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan RI Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1 Pasal 45 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 50 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3 Pasal 51 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cara Menghitung tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi ( RPMT ) berdasarkan biaya pengawasan dengan besaran honorarium petugas mengacu kepada Upah Minimum Regional ( UMR ) Deskripsi Biaya (Rp) Satuan Banyak Frekwensi Pengawasan Jumlah (Rp) Honorarium Petugas 2.400.000 /Bulan 2 orang 8 Kali /Bulan 4.800.000 Transport 150.000 /Kegiatan 2 orang Sda 2.400.000 Uang Makan 35.000 /Hari 2 orang Sda 560.000 Alat tulis kantor 200.000 / Bulan 1 bulan Sda 200.000 Total Biaya : 7.960.000 Deskripsi Tingkat Pengguna - an Jasa Kapasitas Pengawas- an Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomnunikasi Kegiatan Pengawasan Menara Telekomuni kasi 12 Bulan Menara BTS 8 x 3 menara = 24 menara / bulan. RPMT = TP X TR 12 X 7.960.000 24 = 12 X Rp.331.666,67 = Rp. 3.980.000 / Tahun Menara MCP 8 x 9 menara = 71 menara / bulan. RPMT = TP X TR 12 X 7.960.000 71 = 12 X Rp.112.112,68 = Rp. 1.345.350 / Tahun Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Biaya retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhitungkan tingkat penggunaan ruang berdasarkan zonasi dan ketinggian menara yang diukur berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi dengan indeks zonasi dan indeks ketinggian menara sebagai berikut : Zonasi Menara Ketinggai Menara Kawasan Indeks Tinggi Indeks Dalam Kota 1,0 Sd. 30 Meter 1,0 Luar Kota 0,9 31 Sd. 60 Meter 1,1 61 Meter keatas 1,2 Contoh 1 : Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan perkotaan dengan ketinggian 35 meter. Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 1,0 x1,1 = Rp. 4.378.000 / Tahun Contoh 2 : Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan luar kota dengan ketinggian 65 meter. Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 0,9 x1,2 = Rp. 4.298.000 / Tahun Contoh 3 : Sebuah menara telekomunikasi ( MCP ) berada di kawasan perkotaan kota dengan ketinggian maksimal 20 Meter Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 1.345.350 x 1,0 x 1,0 = Rp. 1.345.350/Tahun Angka 4 Pasal 52 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 5 Pasal 54 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi kepada Instansi berwenang, untuk memperoleh NPWRD. Ayat (6) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTTP;
2. b.fotocopy SIUP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
3. c.surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain. Ayat (7) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat- tempat yaitu :
4. a.di kantor Dinas;
5. b.di luar Kantor, meliputi : 1) pelaksanaan sidang pasar; 2) di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko). Ayat (8) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP. Angka 6 Pasal 57 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Pembayaran Retribusi Pelayanan tera / tera ulang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi harus dilunasi setelah dilakukan tera/tera ulang dan sesuai nilai retribusi yang dapat dilakukan dengan cara :
6. a.Wajib Retribusi (Orang Pribadi atau Badan Usaha) menyetor langsung ke bendahara penerima yang ditunjuk sesuai nilai retribusi yang tertuang dalam SKRD;
7. b.Bendaharawan Penerima mengeluarkan Bukti Penerimaan Setoran Retribusi kepada Wajib Retribusi;
8. c.Bendaharawan Penerima dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyetor penerimaan Retribusi langsung ke Kas Daerah; Angka 7 Pasal 66 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan). TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 246

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 45

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 66

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 45

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 66

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012