(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a.diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
(6)Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 29 September 2017 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, TTD SUPIAN HADI Diundangkan di Sampit pada tanggal 29 September 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TTD HALIKINNOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 8,88/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Jenis retribusi jasa umum yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sehingga dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan perkembangan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur serta adanya proses pengalihan kewenangan kemetrologian ke Kabupaten/Kota perlu pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat, pelaku usaha maupun perusahaan khususnya memberikan kebenaran dalam pengukuran dalam penggunaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi didalam dunia perdagangan. Dalam hal pelayanan tersebut perlu adanya perubahan tarif retribusi jasa umum sesuai dengan peningkatan perdagangan. Retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang memiliki potensi cukup besar berasal dari jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah mengabulkan Permohonan Uji Materi terhadap Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia yang pada intinya menyatakan ; “bahwa Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat”, telah membawa implikasi terhadap penerapan beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khusus terhadap Pasal yang terkait dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sehingga untuk mengamankan sumber pendapatan daerah serta terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan dan 161 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Umum serta formulasi perhitungan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan RI Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1 Pasal 45 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 50 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3 Pasal 51 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cara Menghitung tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi ( RPMT ) berdasarkan biaya pengawasan dengan besaran honorarium petugas mengacu kepada Upah Minimum Regional ( UMR ) Deskripsi Biaya (Rp) Satuan Banyak Frekwensi Pengawasan Jumlah (Rp) Honorarium Petugas 2.400.000 /Bulan 2 orang 8 Kali /Bulan 4.800.000 Transport 150.000 /Kegiatan 2 orang Sda 2.400.000 Uang Makan 35.000 /Hari 2 orang Sda 560.000 Alat tulis kantor 200.000 / Bulan 1 bulan Sda 200.000 Total Biaya : 7.960.000 Deskripsi Tingkat Pengguna - an Jasa Kapasitas Pengawas- an Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomnunikasi Kegiatan Pengawasan Menara Telekomuni kasi 12 Bulan Menara BTS 8 x 3 menara = 24 menara / bulan. RPMT = TP X TR 12 X 7.960.000 24 = 12 X Rp.331.666,67 = Rp. 3.980.000 / Tahun Menara MCP 8 x 9 menara = 71 menara / bulan. RPMT = TP X TR 12 X 7.960.000 71 = 12 X Rp.112.112,68 = Rp. 1.345.350 / Tahun Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Biaya retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhitungkan tingkat penggunaan ruang berdasarkan zonasi dan ketinggian menara yang diukur berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi dengan indeks zonasi dan indeks ketinggian menara sebagai berikut : Zonasi Menara Ketinggai Menara Kawasan Indeks Tinggi Indeks Dalam Kota 1,0 Sd. 30 Meter 1,0 Luar Kota 0,9 31 Sd. 60 Meter 1,1 61 Meter keatas 1,2 Contoh 1 : Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan perkotaan dengan ketinggian 35 meter. Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 1,0 x1,1 = Rp. 4.378.000 / Tahun Contoh 2 : Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan luar kota dengan ketinggian 65 meter. Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 0,9 x1,2 = Rp. 4.298.000 / Tahun Contoh 3 : Sebuah menara telekomunikasi ( MCP ) berada di kawasan perkotaan kota dengan ketinggian maksimal 20 Meter Besarnya Retribusi adalah : Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian Retribusi terutang = Rp. 1.345.350 x 1,0 x 1,0 = Rp. 1.345.350/Tahun Angka 4 Pasal 52 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 5 Pasal 54 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi kepada Instansi berwenang, untuk memperoleh NPWRD. Ayat (6) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTTP;
b.fotocopy SIUP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
c.surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
Ayat (7) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat- tempat yaitu :
a.di kantor Dinas;
b.di luar Kantor, meliputi :
1) pelaksanaan sidang pasar; 2) di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko). Ayat (8) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP. Angka 6 Pasal 57 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Pembayaran Retribusi Pelayanan tera / tera ulang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi harus dilunasi setelah dilakukan tera/tera ulang dan sesuai nilai retribusi yang dapat dilakukan dengan cara :
a.Wajib Retribusi (Orang Pribadi atau Badan Usaha) menyetor langsung ke bendahara penerima yang ditunjuk sesuai nilai retribusi yang tertuang dalam SKRD;
b.Bendaharawan Penerima mengeluarkan Bukti Penerimaan Setoran Retribusi kepada Wajib Retribusi;
c.Bendaharawan Penerima dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyetor penerimaan Retribusi langsung ke Kas Daerah;
Angka 7 Pasal 66 : Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan). TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 246