Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan ketentuan mengenai kewajiban dan pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAJIB DAN PEMBEBASAN UNTUK DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG SERTA SYARAT-SYARAT BAGI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II UTTP YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG
BAB II
UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepertuan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
wajib ditera dan ditera ulang.
UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Selain syarat sebagaimana dimaksud data Pasal 3, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi pula syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri. BAB III UTTP YANG DIBEBASKAN DARI TERA ULANG
BAB III
(1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi pula syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri. BAB IV UTTP YANG DIBEBASKAN DARI TERA DAN TERA ULANG
BAB IV
UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri. BAB V ... BAB V KETENTUAN PIDANA
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)