DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Organisasi 3.Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa 4.Tugas dan Fungsi perangkat Desa 5.Tata Cara Penyususnan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 6.Hubungan kerja 7.Pembinaan dan pengawasan 8.Ketentuan 9.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
10.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 4

(1)Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan atas:
1. a.tepat ukuran dan tepat fungsi;
2. b.karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa; dan
3. c.kemampuan keuangan Desa. 4
(2)Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Besaran organisasi Pemerintah Desa ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu jumlah penduduk dan jumlah APBDesa.
(2)Penetapan variabel besaran organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: No. VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI

1.Jumlah Penduduk - kurang dari 6.000 (enam ribu) jiwa - antara 6.000 (enam ribu) sampai dengan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) jiwa - lebih dari 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) jiwa 25 34 41
2.Jumlah APBDesa - kurang dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) - antara Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) - lebih dari Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) 25 34 41

Pasal 7

(1)Jumlah nilai berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menentukan tipe besaran organisasi Pemerintah Desa, yaitu:
1. a.Tipe A dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) atau 82 (delapan puluh dua);
2. b.Tipe B dengan nilai 66 (enam puluh enam) atau 68 (enam puluh delapan); dan
3. c.Tipe C dengan nilai 50 (lima puluh) atau 59 (lima puluh sembilan).
(2)Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Desa; 5
2. b.Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) Urusan; dan
3. c.Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(3)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.Urusan Umum;
2. b.Urusan Keuangan; dan
3. c.Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(4)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
3. c.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(5)Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan; dan
3. c.Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(6)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
1. a.Urusan Umum dan Keuangan; dan
2. b.Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(7)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
3. c.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(8)Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan; dan
3. c.Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) Seksi.
(9)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
1. a.Urusan Umum dan Keuangan; dan
2. b.Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(10)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. b.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(11)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 8

6 Bagan Organisasi Pemerintah Desa Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. d.menetapkan peraturan Desa;
5. e.menetapkan APBDesa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014