DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur yaitu Perumda dalam usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan. Didalamnnya juga mengatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Modal; Kebijakan Perusahaan Umum Daerah; Organ dan Pegawai Perumda; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penetapan Tarif; Penggunaan Laba; Pembubaran; Dana Pensiun; Asosiasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten ... Kabupaten Kutai Timur dan Kora Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peratutran ... �. ., . 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembcrian Subsidi dari Pernerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Dacrah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U saha Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTA! TIMUR dan BUPATJ KUTA! TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini- yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ke·wenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala ... . 4 .
5.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memcgang segala kewenangan yang tidakdiserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
7.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Kutai Timur untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas rnelakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perurnda,
9.Kont.rak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memerruhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
11.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka] Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
12.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, rnempunyai reputasi baik, untuk rnelakukan proses penilaian terhadap Baka! Calon Anggota Dewan Pcngawas dan Baka! Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Dacrah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
14.Pemeriksaan ...
14.Perneriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik opcrasional.
15.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kehijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m 3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pendirian Perumda adalah melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kcmanfaatan urnum, memberikan manfaat untuk pcrkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
(2)Penctapan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) mengalihkan seluruh kekayaan, hutang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, organ perusahaan, pegawai, perizinan, seluruh atribut, visi dan misi perusahaan air minum.
(3)Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten.
(4)Perumda dapat mendirikan atau membuka cabang-cabang serta perwakilan tempat lain dalam Daerah. BAB TIT KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perumda mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air min um.
(2)Perumda ...
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat membukajenis usaha baru selain penyediaan air minum.
(3)Jenis - jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditet.apkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

( l) Modal Dasar Perumda seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebcsar Rp. 60.333.648.705,00 (enam puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enarn ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah), dengan rincian sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan rnelalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABV KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah rnempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah di bidang perekonomian.
(3)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentifyang bersurnber dari basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Besaran insentif pelaksana kewcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bcrdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda;
2. b.klasifikasi basil pengelolaan kekayaan daerah. yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda.
(5)Ketentuan ...
(5)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

Pasal 7

( 1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.

(2)Organ Perumda sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
1. a.KPM
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 8

Setiap orang dalam pengurusan Pcrumda dalam 1 (satu) Daerah dilarang merniliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan,

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukurn yang dilakukan oleh Perumda: dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung mcnggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. Pasal ...

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri at.as:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018