DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk merubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyempurnaan Lerhadap Peraturan Daer ah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tah un 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; BUPATI LABUHANBATU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015 SALIN AN. ,. ngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sa r Negara Rcpublik Indonesia Ta h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupatcn Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lernbar a n Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

d.bahwa bcrda sa r ka n rcrtirnbangan sc baga irna n a dimaksud da larn h ur uf a huruf b dan huruf c pcrlu menctapkan Peraturan Daerah Kabupate n Labuhanbatu ten tang Pcruba han Ata s Peraturan Dacrah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdcsaan dan Perkotaan; -2 I
1. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Ta mba han Lcrnbara n Negara Republik Indonesia Nomor 385 I);
2. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2002 Nomor 27, Tam bah an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4189);
3. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran U ndang-Undang Nomor 19 Tah un 1997 ten tang Pcriagihan Pajak dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor I 29, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); ,, . ) Negara Republik Ind.C?ncs1aTahun zoo» Nornor 130, Tarnbahan Lcrnbara n Negara I~cpublik Indonesia Negara Nornor 5049);
6. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah (Lcmbaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali ter ak h ir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Ta h un 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrintahan Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Le mbar an Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); J ..
7. 12.Pcr.u urun Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pcngclolaan Kcuangan Dae rah (Lcm bara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
8. 13.Pcra turan Pernerin tah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pcmanfaatan lnscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnba.ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. 14.Pcraturan Pemcrintah Nomor 91 Tahun 2010 tcntang Jcnis Pajak Dae rah Yang Dipungut Bcrdasarkan Penetapan Kcpala Daerah ata u Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6); 17_ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Pasal 6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :iitetapkan sebagai berikut : Pasal I .ber apa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten .buhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan mgurian Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : ta p ka n : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATILABUHANBATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Nomor 4 J Taln rn '.20 I I ten Ung Pajak Gumi dn n Barigu na n Pcrdc saa n d an Perkotaan [Lernba ra n Dacr a h Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 43 Ta h un 20 I I scr i A Nornor 43). Dcngan Pcrsctuj uan Bersama () -

d.untuk NJOP s:1mp,1i ckngan Rp. 4yq qqy_l)LJ(J,- (Emp.u ratus scrnbiian puluh scrnbi lu n ju tu sernbilan rat us scrubilun p ul u l i sc m bi la n ribu sc rnbilu n rat u s scrnbila n puluh scrnbila n rupiah) ditctapkan scbcsur 0, 12 % (nol korna d ua belas pcrscn) per tahun;
b.u nt u k NJOP sampai dcngan Rp. 500.000.000,- (Lima rarus juta rupiah) s/d Rp. 999.999.999,- (Sembilan ratus scmbilan puluh sembilan juta sembilan ratus sernbilan puluh sembilan ribu sembilan ratus semhilan puluh scrn bila n rupiah) ditctapkan scbc sa r 0, I 3 % (no! korna tiga bclas per sen) per tahun;
c.untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) s/d Rp. 1.999.999.999,- (Satu rnilyar scmbilan rat us scmbilan puluh scrnbila n jut a sembilan ratus serubilan puluh scmbilan ribu sembilan ratus scmbilan puluh sembilan rupiah) ditctapkan sebcsar 0,20 % (nol korna dua puluh pcrsen) per tahun;
d.untuk NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) s/d Rp. 2.999.999.999,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh se m bilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (no! koma dua puluh dua persen) per tahun;
e.untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen) per tahun;
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : -7 ( 1) Kclebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tclah dibayar oleh wajib pajak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dikompensasikan kepada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berikutnya.

(2)Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan Pasal 31 di u ba h schingga Pasal 31 ber bu nyi sebagai berikut : Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mcngkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan dasar pengcnaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sctclah dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal 3 ayat (4).

Pasal 7

an aslinya KUM SETDAKAB, ALI USMAN HARAHAP NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU: (3/2015) Diundangkan clalam Lcm baran Dacrah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 27 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR BUPATILABUHANBATU, ttd /\gar setiap orang mcngctahuinya, rncmcrintahkan pc11gundangan Pcraturan Dacrah ini dcngan pcncrnpatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupatcn Labuhanbutu. Pcrut ura n dacru h 1111 m ula i bcr la k u pad a tanggal di undangkan. PasaJ II Ditctapkan di Rantauprapat pad a tanggal 23 Juli 2015 -9

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk merubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyempurnaan Lerhadap Peraturan Daer ah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tah un 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; BUPATI LABUHANBATU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015 SALIN AN. ,. ngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sa r Negara Rcpublik Indonesia Ta h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupatcn Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lernbar a n Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

d.bahwa bcrda sa r ka n rcrtirnbangan sc baga irna n a dimaksud da larn h ur uf a huruf b dan huruf c pcrlu menctapkan Peraturan Daerah Kabupate n Labuhanbatu ten tang Pcruba han Ata s Peraturan Dacrah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdcsaan dan Perkotaan; -2 I
1. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Ta mba han Lcrnbara n Negara Republik Indonesia Nomor 385 I);
2. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2002 Nomor 27, Tam bah an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4189);
3. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran U ndang-Undang Nomor 19 Tah un 1997 ten tang Pcriagihan Pajak dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor I 29, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); ,, . ) Negara Republik Ind.C?ncs1aTahun zoo» Nornor 130, Tarnbahan Lcrnbara n Negara I~cpublik Indonesia Negara Nornor 5049);
6. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah (Lcmbaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali ter ak h ir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Ta h un 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrintahan Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Le mbar an Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); J ..
7. 12.Pcr.u urun Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pcngclolaan Kcuangan Dae rah (Lcm bara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
8. 13.Pcra turan Pernerin tah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pcmanfaatan lnscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnba.ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. 14.Pcraturan Pemcrintah Nomor 91 Tahun 2010 tcntang Jcnis Pajak Dae rah Yang Dipungut Bcrdasarkan Penetapan Kcpala Daerah ata u Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6); 17_ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Pasal 6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :iitetapkan sebagai berikut : Pasal I .ber apa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten .buhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan mgurian Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : ta p ka n : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATILABUHANBATU

Menetapkan

d.untuk NJOP s:1mp,1i ckngan Rp. 4yq qqy_l)LJ(J,- (Emp.u ratus scrnbiian puluh scrnbi lu n ju tu sernbilan rat us scrubilun p ul u l i sc m bi la n ribu sc rnbilu n rat u s scrnbila n puluh scrnbila n rupiah) ditctapkan scbcsur 0, 12 % (nol korna d ua belas pcrscn) per tahun;
b.u nt u k NJOP sampai dcngan Rp. 500.000.000,- (Lima rarus juta rupiah) s/d Rp. 999.999.999,- (Sembilan ratus scmbilan puluh sembilan juta sembilan ratus sernbilan puluh sembilan ribu sembilan ratus semhilan puluh scrn bila n rupiah) ditctapkan scbc sa r 0, I 3 % (no! korna tiga bclas per sen) per tahun;
c.untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) s/d Rp. 1.999.999.999,- (Satu rnilyar scmbilan rat us scmbilan puluh scrnbila n jut a sembilan ratus serubilan puluh scmbilan ribu sembilan ratus scmbilan puluh sembilan rupiah) ditctapkan sebcsar 0,20 % (nol korna dua puluh pcrsen) per tahun;
d.untuk NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) s/d Rp. 2.999.999.999,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh se m bilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (no! koma dua puluh dua persen) per tahun;
e.untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen) per tahun;
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : -7 ( 1) Kclebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tclah dibayar oleh wajib pajak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dikompensasikan kepada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berikutnya.

(2)Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.07/2010

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupate n Labuhanbatu ten tang Pcruba han Ata s Peraturan Dacrah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.07/2010

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupate n Labuhanbatu ten tang Pcruba han Ata s Peraturan Dacrah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2015