DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Nomor: 58
Tahun: 2010
Ditetapkan: 28 Juli 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi, pendataan, dan syarat rekrutmen bagi penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 5 diubah dan setelah angka 5 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 6 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan::

1.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
4.Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
5.Menteri . . .
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyidik adalah:

a.pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.pejabat pegawai negeri sipil.
1. 3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. b.bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. c.mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. e.memiliki . . .
6. e.memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

4.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. b.mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
3. c.bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. d.sehat . . .
5. d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
6. e.memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
(2)Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
(3)Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 3A sampai dengan Pasal 3J yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti . . .
8. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 3B

(1)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
(2)Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 3C

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
(3)Apabila . . .
(3)Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

Pasal 3D

(1)Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 3C, diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.
(2)Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 3C

Pasal 3D

Peraturan turunan (115)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu No. 06 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014