DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan, Tujuan Dan Sasaran; Wilayah Kota Terpadu Mandiri Kikim ; Program Dan Kegiatan; Pengelolaan; dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keamanan, kenyamanan dan estetika penetapan kawasan Kota Terpadu Mandiri Kikim perlu pengaturan, penataan dan pengendalian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Kikim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI KIKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat
3.Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disebut KTM adalah kawasan transmigrasi dan desa sekitarnya yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5.Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disebut WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KTM Kikim.

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan KTM Kikim bertujuan untuk :

a.menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
b.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar;
c.meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Pasal 4

Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Kikim adalah :

a.peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
b.peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sekitar;
c.peningkatan efektivitas pemanfaatn ruang yang berwawasan lingkungan;
d.perluasan kesempatan kerja;
e.peningkatan jaringan infrastruktur;
f.peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

WILAYAH KOTA TERPADU MANDIRI KIKIM

Pasal 5

(1)KTM Kikim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai luas wilayah 93.840 ha (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh hektar).
(2)Kawasan KTM Kikim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu :
1. a.Kecamatan Kikim Selatan;
2. b.Kecamatan Kikim Barat;
3. c.Kecamatan Kikim Tengah.
(3)Pusat KTM Kikim terletak di desa Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan seluas 125 ha (seratus dua puluh lima hektar), dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan sungai Resik;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan UPT Keban Jaya Kecamatan Kikim Selatan;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan sungai Jernih.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Kikim dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan WPT pada :

a.kawasan yang sudah terdapat pembangunan transmigrasi, terdiri atas :
1. 1.permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan (PTD);
2. 2.permukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina (PTA);
b.permukiman transmigrasi baru (PTB);
c.calon permukiman transmigrasi;
d.desa sekitar.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Kikim melalui pendekatan pengembangan WPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terencana, bertahap dan terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Pasal 8

Program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Kikim sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi :

a.pengembangan usaha :
1. 1.pengembangan usaha masyarakat diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi arealnya melalui sistem agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerja sama dengan investor;
2. 2.bidang usaha pertanian dan non pertanian/jasa dan perdagangan.
b.pengembangan masyarakat :
1. 1.pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian modern yang rencananya disusun dengan pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan serta melibatkan pelaku usaha dan Pemerintah Kabupaten;
2. 2.pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan, berpikiran modern dan mandiri menuju masyarakat madani.
3. 3.bidang pengembangan massyarakat terdiri dari bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan dan bidang keamanan.
4. 4.pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintahan.
c.pengembangan sarana dan prasarana kawasan :
1. 1.pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan adalah untuk mendukung kelancaran transportasi sesuai dengan fungsinya, meliputi jalan pendukung/jalan kebun, jalan desa, jalan antar desa, jalan dari desa ke pusat pertumbuhan dan jalan antar kawasan;
2. 2.pengembangan sarana kawasan sesuai fungsi dan urutannya mulai dari desa, desa utama yang memiliki sarana usaha ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keagamaan dan sarana sosial budaya lainnya serta sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
d.pengembangan pusat pertumbuhan : meliputi pengembangan sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan KTM sehingga tercipta fungsi-fungsi kota sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
e.pengembangan kelembagaan masyarakat : menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola KTM Kikim secara mandiri dan berkelanjutan.
f.pengelolaan lingkungan untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup di WPT agar pengembangan usaha dapat berkelanjutan dan mendukung berkembangnya fungsi perkotaan di pusat KTM Kikim.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Kikim dibentuk Kelompok Kerja.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
(3)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Kelompok Kerja Pemerintah Pusat.
(4)Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Koordinator : Bupati Pelaksana Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris : Kepala SKPD yang menangani ketransmigrasian Anggota : Kepala SKPD terkait.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008