( 1) Pelaksanaan PUG di Daerah harus melibatkan mitra jejaring dari unsur non Pemerintah Daerah, sekurang- kurangnya terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan, Perguruan tinggi, lembaga pendidikan forma/ non formal, media, dan dunia usaha yang ada di Daerah baik secara individu maupun kelompok/ organisasi.
(2)Perwakilan dari unsur JeJaring dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Pokja PUG.
(3)Prinsip JeJanng dan kerjasama adalah saling menghargai, kompetensi JeJanng.
mendukung dan sinergi berdasarkan dan kewenangan yang dimiliki mitra
(4)Keterlibatan JeJaring dalam implementasi PUG sekurang-kurangnya dapat berupa keterlibatan dalam penetapan kebijakan PUG, peningkatan kapasitas SDM, dan upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai sektor.
BABV PELAKSANMN PUG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH