DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Dearah ini meliputi: a. prasyarat pelaksanaan PUG; b. pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. pembinaan dan pengawaasan; e. pelaporan; f. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama an tara perem puan dan laki-laki se bagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
b.bahwa upaya pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terkoordinasi pada seluruh PD dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah;
c.bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lamongan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan flo Convention No.111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); (Lembaran Negara 2006 Nomor 124, Republik Indoensia
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5080);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1346);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pengarusutmaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan clan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang 5 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN PENGARUSUTAMAAN DAERAH GENDER PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG DALAM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan sifat, peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, kondisi sosial dan budaya masyarakat. 6
7.Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan Gender dan mencapa1 kesetaraan Gender dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu demensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang dapat menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam · pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan disuatu wilayah.
8.Kesetaraan Gender adalah adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama un tuk mewujudkan secara penuh hak-hak asas1 dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
9.Keadilan Gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki- laki.
10.Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang 1su-1su Gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai tahapannya.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12.Penganggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.
13.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah lembaga koordinasi dan konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari semua PD /lembaga kemasyarakatan di Daerah. 7
14.Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di masing masing PD.
15.Tim Penggerak PUG adalah tim yang terdiri dari PD yang membidangi perencanaan, keuangan, pengawasan, kelembagaan dan organisasi serta pemberdayaan perempuan dengan peran dan tanggungjawab menggerakkan pelaksanaan dan percepatan PUG di Daerah.
16.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai PD dalam wilayah kerja Kecamatan.
18.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Lamongan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan melalui pelaksanaan PUG.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

a.kemanusiaan;
b.kesetaraan; C. keadilan;
d.manfaat;
e.partisipatif; dan
f.non diskriminatif. 8 Pasal 3 Peraturan Daerah tentang PUG dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan mitra kerjanya untuk percepatan pelembagaan PUG dalam pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender di Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas:

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG bertujuan untuk:

a.mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan khususnya pada kelompok masyarakat rentan dengan mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, usia, kemampuan fisik dan psikis, status sosial ekonomi dan wilayah;
b.mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partispasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang inklusif dan responsif Gender;
c.memperkuat pelembagaan PUG pada Pemerintah Daerah dan mitra jejaring masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif Gender; dan
d.mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibidang agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum melalui PD yang memiliki kewenangan dan orgamsas1 kemasyarakatan.
a.prasyarat pelaksanaan PUG;
b.pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.pembinaan dan pengawaasan;
e.pelaporan;
f.pembiayaan.

(1)Pemerintah Daerah harus mempunyai komitmen kuat dalam pelaksanaan PUG.
(2)Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum dan/ atau kebijakan operasional yang menjadi landasan hukum dan operasioal dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
(3)Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Peraturan Bupati tentang PUG.
(4)Kebijakan oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Edaran.

BAB IV

PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan PUG diimplementasikan melalui kebijakan dan program.
(2)Kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka panJang, menengah dan pendek harus terintegrasi dengan keadilan dan kesetaraan Gender.
(3)Pedoman penyusunan integrasi Gender dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan dan program pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

( 1) Kelembagaan yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan PUG di Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari kelembagaan formal yang memiliki tanggungjawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kelembagaan adhock yang teridiri dari: 10

a.Pokja PUG
b.Focal point PUG
c.Tim Penggerak PUG.

(2)Kelembagaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa PD dan/atau yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab urusan pemberdayaan perempuan.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk ditingkat kabupaten dikoordinasikan oleh PD yang mem bidangi urusan perencanaan pembangunan dengan sekretaris dari PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, beranggotakan seluruh PD ditambah unsur lembaga sosial kemasyarakatan yang mempunyai perhatian terkait PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kelembagaan ditingkat PD yang mempunyai kewajiban memastikan PUG dilaksanakan ditingkat PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
(5)Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dibentuk oleh Pokja PUG sekurang- kurangnya beranggotakan PD yang membidangi urusan perencanaan, keuangan, pengawasan, kelembagaan dan orgamsas1, pemberdayaan perempuan serta perwakilan dari unsur non PD yang memiliki kapasitas dalam pelaksanaan PUG.
(6)Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang dilegalitaskan sebagai dasar pelaksanaan PUG di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Apabila dibutuhkan dapat dibentuk kelembagaan lain untuk memperkuat dan mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah sesuai peraturan perundang undangan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi kelembagaan PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dan masyarakat tentang PUG. 11
(2)Peningkatan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, Bimbingan teknis dan pendampingan baik oleh Pemerintah Daerah dan/ a tau melibatkan mitra pemerintah.
(3)Mitra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan forma/ non formal, perguruan tinggi, media, dan dunia usaha di Daerah.
(4)Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM tentang PUG didukung dengan ketersediaan anggaran dari APBD dan/ atau sumber dana lain yang memadai melalui PD yang menjadi leading sektor dan/ a tau PD penggerak.
(5)Pemerintah Daerah memperbanyak Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang mampu menjadi fasilitator PUG dan Gender champion.

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah harus mempunyai sistem data dan informasi terpilah jenis kelamin, usia, dan wilayah sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan program yang responsif Gender.

(2)Sistem data dan informasi merupakan sistem data terpadu lintas sektor yang mudah diakses oleh publik, valid dan aktual, sekurang-kurangnya disajikan 2 (dua) tahun sekali dalam bentuk data statistik Gender dan/ atau profil Gender Daerah.
(3)Pengelolaan sistem data dan informasi terpilah dikoordinasikan oleh forum dan/ a tau kelompok kerja data ditingkat Kabupaten yang beranggotakan lintas sektor sesuai peraturan perudang-undangan.

Pasal 11

(1)Data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah dianalisis dengan tool analisis Gender.
(2)Analisis Gender yang direkomendasikan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif Gender adalah Gender Analysis Pathway (GAP). 12
(3)Pedoman tentang analisis Gender untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

( 1) Pelaksanaan PUG di Daerah harus melibatkan mitra jejaring dari unsur non Pemerintah Daerah, sekurang- kurangnya terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan, Perguruan tinggi, lembaga pendidikan forma/ non formal, media, dan dunia usaha yang ada di Daerah baik secara individu maupun kelompok/ organisasi.

(2)Perwakilan dari unsur JeJaring dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Pokja PUG.
(3)Prinsip JeJanng dan kerjasama adalah saling menghargai, kompetensi JeJanng. mendukung dan sinergi berdasarkan dan kewenangan yang dimiliki mitra
(4)Keterlibatan JeJaring dalam implementasi PUG sekurang-kurangnya dapat berupa keterlibatan dalam penetapan kebijakan PUG, peningkatan kapasitas SDM, dan upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai sektor. BABV PELAKSANMN PUG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 13

(1)Integrasi Gender dalam Perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan Gender pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
(2)PD berkewajiban mengintegrasikan Gender pada penyusunan program kegiatan yang dituangkan dalam Renstra dan Renja. 13
(3)Integrasi Gender pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)dilakukan melalui analisis Gender.
(4)Program kegiatan PD yang perlu mendapatkan prioritas integrasi Gender sekurang-kurangnya meliputi program terkait pencapaian Indeks Pembangunan Manusia-Indeks Pemberdayaan Gender (IPM-IDG), Sustainable Development Goals (SDGs), perubahan iklim, Three end plus, Program Prioritas Bupati dan program layanan publik.
(5)Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah akan menyumbang terhadap penyelesaian permasalahan kesenjangan Gender yang dapat diukur dari peningkatan IPM-IDG dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Pasal 14

Integrasi Gender dalam Penganggaran Pembangunan Daerah:

a.integrasi Gender dalam penganggaran pembangunan dapat diukur dari besarnya alokasi anggaran yang responsif Gender;
b.anggaran responsif Gender menggunakan pnns1p ekonomis, efisien, efektif dan ekuitas;
c.Pemerintah Daerah berkewajiban mengintgerasikan Gender dalam penyusunan KUA dan PPAS;
d.PD berkewajiban menyusun RKA dan DPA dengan dilampiri dokumen Pernyataan Anggaran Gender; dan
e.pedoman penyusunan RKA dan DPA PD yang mengintegrasikan Gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011