DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah. 2. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu pedoman bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pengangkatan , Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji , Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kemba li Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pej a bat Penyidik Pegawai Nege ri Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Pen yidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah m a ka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaima na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu - 2

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kade Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan 4 Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian , d a n Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentuka n Produk Hukum Daerah (Lembaran Da era h Kabupaten Lamongan Kabupaten La monga n Tahun 2018 Nomor 4) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denga n :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak . . asai manus1a.
4.Bupati adalah Bupati Lamongan. 5 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia ya ng memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki j a bata n pemerin tahan. 5
6.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS dibidang penyidikan Peraturan Daerah. 9 . Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk men can serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
11.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
12.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
14.Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan ketertiban, keseragaman penyidikan. untuk dan menJamm kelancaran 6

(1)Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat PPNS yang terdiri atas unsur Pejabat PPNS Satpol PP dan Pejabat PPNS Perangkat Daerah lainnya.
(4)Penunjukan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
(5)Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut penyidik umum dan berkoordinasi dengan Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PPNS Pasal 2

Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasia n , pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS berwenang: 7

a.menenma laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
1. 1.mengadakan penghentian penyidikan; dan J. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pejabat PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 6

( 1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab .

(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
1. a.integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
2. b.kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
3. c.obyektifitas, yaitu menJUnJung tinggi ketidakpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan 8
4. d.independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun .
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud ayat (1), Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 7

(1)Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a . mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
1. b.menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
3. d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
4. e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
5. f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
6. g.tidak mem pu blikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
7. h.tidak mempublikasi antara cara taktik dan teknik penyidikan;
  1. 1.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; J. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manus1a;
8. k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  1. 1.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
9. m.dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan ten tang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya 9 kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penegakan Kode Etik Pejabat PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan 111/ a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerj aan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus Diklat PPNS Daerah di bidang penyidikan.

BAB IV

SYARATPENGANGKATAN Pasal 8 Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Perda, permohonan diajukan oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah melalui Menteri.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
1. a.petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
2. b.keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; 10
3. c.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani daridokter rumah sakit pemerintah;
5. e.sasaran kinerja pegawai; dan
6. f.daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir. BABV PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengucapan lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: " Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, ba ngsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung 11 maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 11

(1)Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau JanJ1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
1. a.Petikan Keputusan Menteri mengena1 pengangkatan Pejabat PPNS; dan
2. b.identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB VI

MUTASI

Pasal 12

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a.perubahan struktur orgamsas1 Pemerintah Daerah;
b.mutasi Pejabat PPNS dari 1 (satu) instansi ke instansi yang lain;
c.mutasi Pejabat PPNS dari 1 (satu) unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
d.mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021