DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020

Nomor: 52
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengadakan Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah ( PM Indah) di setiap lini Instansi Pemerintah Daerah guna menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik ,tata kelola pemerintahan daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing;
b.bahwa dalam rangka terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara tepat dan baik diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu setiap lini di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menghasilkan inovasi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara I Aon kabag UrU hukum w
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5.Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi perangkat daerah, puskesmas, pemerintah pekon atau kelurahan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati DPRD dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8.Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Gerakan PM Indah adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah di semua lini untuk menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah pada setiap tahun dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. OPD KABAG HUKUM

Pasal 2

Tujuan Gerakan PM Indah adalah :

a.mendorong pembangunan inovasi daerah;
b.mendorong pengembangan dan transfer inovasi daerah;
c.mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
d.meningkatkan kineija penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II

GERAKAN PM INDAH

Pasal 3

(1)Gerakan PM Indah setiap tahun dilaksanakan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan
(2)Gerakan PM Indah setiap tahun diwujudkan melalui sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan yang berkelanjutan.
(3)Gerakan PM Indah mendorong setiap instansi untuk mendokumentasikan evident inovasi dari masing-masing instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian peringkat Innovative Government Award (IGA) setiap tahunnya.

Pasal 4

(1)Inovasi untuk seluruh Instansi Pemerintah, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat inovasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan untuk kepentingan masing-masing Instansi Pemerintah

BAB III

STRATEGI

Pasal 5

(1)Strategi pengembangan Gerakan PM Indah merupakan sarana bersama dalam mencapai tujuan pelaksanaan Gerakan PM Indah dengan cara setiap pemegang jabatan eselon diwajibkan untuk membuat inovasi.
(2)Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh eselon IV, program yang dilaksanakan oleh eselon III dan kebijakan yang dilaksanakan oleh eselon II merupakan inovasi.

BAB IV

TIM KOORDINASI

Pasal 6

(1)Untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan PM Indah dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. GPR KABAG HUKUM
(2)Tugas Tim Koordinasi Gerakan PM Indah yaitu :
1. a.merencanakan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan Gerakan PM Indah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan Gerakan PM Indah; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Berita Daerah Kabupaten Lampuni Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG/BARAT, 6 8 ; ht L MABSUS Diundangkan di Liwa pada tanggal 3 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE AMPUNG BARAT ARMA D.NASIR BER1 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5Z IK£S| Bupati ini denga: Barat 3 (vovtinber 2020 ;Noj jabatan [if ’DAK Ad ? ƒ 3 j 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2019

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2019

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016