DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan 1 Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Palam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4286); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); P^8^^ N°mOr 12 Tah^n 2011 tentang urn PerLtndang-undangan (Lembaran RePubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang D^^Uf^^°tOk™er dan Pimpinan dan Anggotl 1 Nnmnr on Tbarakn-Neg^a Republik Indonesia Tahun 2004 nZ .^mbaran Negara Republik Indonesia JlrZh h 6) telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712^^^ Negara Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang ^Lembaran Negara Republik Indonesia NomMr 59> Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana onn?^8^ ^™baran Negara Republik Indonesia Tahun 7 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); F Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebag^imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor O lOO]J
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 1 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 09); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN JAWABAN BELANJA ANGGARAN

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
1. a.Laporan Realisasi Anggaran
2. b.Neraca C. Laporan Arus Kas keuangan memuat:
3. d.Laporan Operasional
4. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. g.Catatan atas Laporan Keuangan (2’ dimaksUd Pada ayat (11 dUampin den8an laporan kmena dan ikhtar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Pasal 2

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a a b. Pendapatan Belanja Rp- Rp. 1.564.629.091.450,00 1.634.509.143.290,06 Rp. (70.062.604.784,06) c. Surplus/ (defisit) Pembiayaan - Penerimaan Rp. 113.587.322.828,84 - Pengeluaran Rp. 18.435.159,695,00 - Pembiayaan neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 95.152.163.133,84 Rp. 25.089.558.349,78

Pasal 3

Uraian iaporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai DGjnüUL* ® [ (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 168 976 865 179 84 dengan nncian sebagai berikut: ' ’ Rp. 168.976.865.179,84 sebesar Rp. 152.954.166.042,94 Selisih Lebih /(Kurang) Selisih Lebih /(Kurang) 15.772.699.136,90 Rp. 97.392.428.630,00 Rp. 43.102.522.982,84 Rp. 54.289.905.647,16 95.152,163.133,84 Selisih Lebih /(Kurang) (40.862.257.486,68)

Pasal 4

Rp. Rp. 18.435.159,695,00 24.667.363.287,84 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 1.787.895.862.27^,00 1.634.509.143.290.06 152.954.166.042,94 Rp. 1.733.605.956.629,84 Rp. 1.564.629.091.450,00 ^(40^6^4^ pemb‘ayaan p' (40.862.257.486,68) dengan nncian sebagai berikut: H)' R^ P“aa" pembiayaan sejundah p' (10.194.894.198,84) dengan nncian sebagai berikut: (54.289.905.647,16) (70.062.604.784,06)

a.Anggaran belanja setelah perubahan
b.Realisasi
a.Surplus/ (defisit) setelah perubahan
b.Realisasi '5)' (£^287^7^^ pembiayaan sejumlah xp. 24,667.363.287,84 dengan nncian sebagai berikut: 113 587.322,828,84 (16.194.894.198,84)
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
b.Realisasi realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp. 15.772.699.136,90 uengan nncian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
b.Realisasi Selisih Lebih /(Kurang)

(2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih / (Kurang)
3. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
4. b.Realisasi Selisih Lebih /(Kurang) dalam PaSal ‘ ayat »» huruf b per 31 Tahun
5. a.Jumlah aset
6. b.Jumlah kewajiban
7. c.Jumlah ekuitas dana Rp. 2.387.060.978.490,37 Rp. 111.899.356.044,70 Rp. 2.275.161.622.445,67

Pasal 5

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2016
b.Arus kas dan aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan
d.Arus kas dan aktivitas pembiayaan
e.Arus kas dan aktivitas non anggaran
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 95.481.318.368,94 Rp. 289.857.342.498,94 Rp. (359.832.179.642,00) Rp. ( 18.435.159.695,00) Rp. (17.948.941.803,20) Rp. 26.940.543.854,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud berikut:

a.Pendapatan Operasional
b.Beban Operasi '
c.Beban Transfer Jumlah Beban
e.Surplus/(Defïsit) Operasional dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai Rp. 1.654.898.978.578,15 Rp. 1.448.564.941.904,21 Rp. 182.552.944,00 Rp. (1.448,547,494.848,21) Rp. 208.562.953.868,58

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut: Rp. 287.685.113.215,43 atau sebesar Rp. 287.685.113.215,43 Rp. 1.645.898.978.578,15 Rp. 1.367.213.865.632,72

(1)Kenaikan pendapatan operasional senilai 21,04% dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Operasional Tahun 2016
2. b.Pendapatan Operasional Tahun 2015 1 Kenaikan/Penurunan
(2). Kenaikan beban operasional senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut: 246.738.935.528,15 atau sebesar 20,53%
1. a.Beban Operasional Tahun 2016
2. b.Beban Operasional Tahun 2015 Kenaikan/Penurunan Rp. 1.448.364.941.904,21 Rp. 1.201,626.006.376,06 Rp. 246.738.935.528,15 senilai Rp. 128.885.2:1.330,92 berikut:
(3). Kenaikan/Penurunan Surplus/Defisit operasional atau sebesar 159,37% dengan rincian sebagai
1. a.Surplus/Defisit dari operasi 2016 Rp.
2. b.Surplus/Defisit dari operasi 2015 Rp. Kenaikan/Penurunan Rp. 208.562.953.868,58 80.872.182.537,66 128.885.271.330,92 Laporan Perubahan Saldo
(1)huruf e untuk tahun sebagai berikut: - Pasal 8 Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalara Pasal 1 ayat yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016
1. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp
2. b.Penggunaan SAL sebagai Rpi Penerimaan Pembiayaan Tahun Beijalan
3. c.Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Rp Anggaran (SiLPA/SiKPA)
4. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp. Tahun Sebelumnya
5. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rn. 113.538.090.616,84 113.587.322.828,84 25.090.326.137,78 25.090.326.137,78

Pasal 9

St'

a.Ekuitas Awal R
b.Surplus/Defisit - LO Rn C. Dampak kumulatif perubahan Rp. kebijakan/ Kesalahan men dasar
d.Ekuitas akhir setelah Rp penyesuaian 2,032.965.038.857,27 208.562.953.868,58 37.912.978.040,33 2.275.161.622.445,67

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampran Peraturan Daerah .ni, terdiri dari;

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 I b. Lampiran II i C. Lampiran III 4
d.Lampiran IV : Laporan Realisasi Anggaran . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi; : Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk menurut urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan; dan : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; i, Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; j- Lampiran X • Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
1. 1.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; P. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; s. • Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di^elesaikpn sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX i Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Mi lik Daerah/ Perusahaan daerah;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2016