Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang Undang Nomor 69 ahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16554
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahu 20I tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 20I1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234], sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik l Indonesia Tahun 2019 Nomor I83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63984;
4 Undang-Undang Nomor 6 ahun 20I4 tentang Des.a (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 20I4 Nomor 7, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahu 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5587 sebagadmana telah diubah beberapa kalt terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56794
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20I4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55394 sebagaimana telah dua kalt diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1I Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 204 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63214 7 Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 80 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor
2030), sebagadman telah diubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 80 Tahun 2201 tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah [Benita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2018 Nomor 157
8.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 6l;
9, Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 1 Tahun 20I6 tentang Pengelolaan Aset Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53]; Io Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 4 Tahun 20I6 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa [Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038] II Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 1 Tahun 201 tentang Penataan Desa [Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NomOr 15), I2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tenga.h Nomor Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembanguan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tenga.h Tahun 2016 Nomor I) sebagadmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombake Tenga.h Normor 7 Tahun 20LT tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lomboke Tenga.h Nomor Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daera.h Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7). Dengan persetuJuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATT LOMBOK TENGAH