DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hal lain yang diatur adalah luas wilayah dan jumlah penduduk, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hasil kaftan dan verifikasi persyaratan pembentukan des, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (54, ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor I Tahun 207 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang Undang Nomor 69 ahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16554

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahu 20I tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 20I1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234], sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik l Indonesia Tahun 2019 Nomor I83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63984; 4 Undang-Undang Nomor 6 ahun 20I4 tentang Des.a (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 20I4 Nomor 7, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahu 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5587 sebagadmana telah diubah beberapa kalt terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56794
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20I4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55394 sebagaimana telah dua kalt diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1I Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 204 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63214 7 Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 80 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 2030), sebagadman telah diubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 80 Tahun 2201 tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah [Benita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2018 Nomor 157
8.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 6l; 9, Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 1 Tahun 20I6 tentang Pengelolaan Aset Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53]; Io Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 4 Tahun 20I6 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa [Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038] II Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 1 Tahun 201 tentang Penataan Desa [Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NomOr 15), I2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tenga.h Nomor Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembanguan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tenga.h Tahun 2016 Nomor I) sebagadmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombake Tenga.h Normor 7 Tahun 20LT tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lomboke Tenga.h Nomor Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daera.h Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7). Dengan persetuJuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATT LOMBOK TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGOANO KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TE.NOAH

BAB I

KETENTUAN UMUM Pas.al I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan I Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah 2 Bupati adalah Bupuatf Lombok Tengah

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Panda Tiggang adalah sebagad berikut

a.meningkatkan kemarptan penyelenggaraan pemerintahan desa; b mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Des.a;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
e.meningkatkan daya saing Desa; dan
f.menumbuhkan partisipas.i masyaura.kat pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DE SA

Pasal 3

(I Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pandan Tiggang Kecarnatan Praya Barat Daya, (2l Desa Panda Tggang sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) adalah Pemekaran dani Desa Batu Jangkih dengan Nomor Kode Desa 52,02.11.2012

a.Dusun Panda.n Tinggang I dengan fumlah penduduk 551 orang
b.Dusun Panda.n Tinggang tr dengan fumlah penduduk 316 orang;
c.Dusun Jagran dengan furlah penduduke 762 orang;
d.Dusun Adangan dengan Jumlah penduduk 00 orang dan
e.Dusun Gurung Malang dengan jumlah penduduk 1orang Pusat Pemerintaha Desa Panda.n Tinggang berkedud ukan di Dusun Pandan Tinggang I BA V BATAS DESA

BAB III

LUAS WILAYAHM , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERA Pasal [I) Desa Pandan Tnggang memiliki luas wilayah 734,8 Ha dengan furlah penduduk 2.651 jiwa [2] Cakupan Wilayah kerja Desa Pandan Tinggang terdiri atas 5 (lira Dusun dengan jumlah penduduk sebagai benikut

Pasal 6

(l) Batas Desa Pandan Tinggang adalah sebagai berkut

a.Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Jangkth Kecamatan Praya Barat Daya,
b.Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya dalam
c.Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangkung Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat dan Desa Montong Agan Kecamatan Praya Barat Daya, dan
d.Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya [2) Batas Des.a Panda.n Tinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagad berikut a, batas dengan Desa Batu Janggkih Kecamatan Praya Barat Daya l dirmulat Gurung Adanga yang ditandad sebagal pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkih Des.a Montong Ajan dan Desa Persia pea Pandan Tinggeng yang ditandai sebagat TK 022 dengan koordinat 8 50 23.997 LS dan 1 1 6 8 41.671BT selanjutnya kearah barat laut sampan di Bunut Ngengkang selanjutnya kearah utara sampad di Jowet selanutnya kearah utara Orok Barat sampai di tanah Amaq Amir selanjutnya kearah utata mengikuti Orok Timur sampai di Rumah Jumiah selanjutnya kearah utara sampat di Gununga Adangan yang ditandad sebagar TK 038; 2 TK 038 dengan koordinat 8" 50 17.541 LS dan 116 8 44981 BT selanjutnya kearah utara sampat di Gubuk munggi yang ditandat sebagai TK 037; 3 TK 037 dengan koordinat 8" 0 14,336 LS dan 116 8 43.134 BT selanjutnya kearah utara mengikuti pinggir Kuburan Munggi sampat di Kuburan Munggi yang ditandat sebagad TK 036; 4 TK 036 dengan koordinat 8 50 12.074 LS dan 1 1 6 8 4412 BT selanjutnya kearah utara mengikuti sebelah timur Gubuk Embung Mio Aguas sampai di Burwun Longkak Tuan Sela bi yang ditandat sebagat TK 035, $ TK 035 dengan koordinat 8 49 49.970 LS dan 116 8 40.520 BT Selanjutnya kearah utar mengikuti sungal sampai Di Eat ibu Tempong yang ditandad sebaga TK 034;
1. 6.TK 034 dengan koordinat 8 49 34.970 LS dan 116 8 44.528 BT selanjutnya kearah utar mengikuti jalan sampat di pertigaan Inaq Menah yang ditandat sebagat TK 033 7 T033 dengan koordinat 8" 49 30.086 LS dan 1 1 6 8 43440 BT selanjutnya kearah timur laut sampat di Pertigaan Jala Jageran yang ditandad sebagar TK 032;
2. 8.TK 032 dengan koordinat koordinat 8" 49 27.574LS dan 116"8 42679BT selanjutnya ke arah timur laut melewati pinggiran Gubu.k Amaq Katok yang ditandai sebagi TK 03l, TK 03l dengan Koordinat 8" 49 24.106 LS dan 1 1 6 9 4 7 09 BT selanjutnya kearah timur laut sampat di Gubuk Perempung Salak yang ditandai sebagat tk 030, [0 TK 030 dengan koordinat 8" 49 7 707 LS dan 1 1 6 8 55.026 BT selanjutnya kearah tenggara sampad ditanah Lalu Bakni/Amaq Masitah selajutnya kearah tenggara sampad di Eat Gubuk Peperak II selanjutnya kearah tenggara sampad di Kuburan Jageran selanjutnya kearah timur mengikuti pinggir Gubuk Amaq Adi selajutnya kearah tenggara sampad di kawasan Hutan Gurung Teantap Antap yang ditandad sebagal pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkih Dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandat sebagat TK 02I dengan koordinat 8" 49 36 227 LS dan 116° 9 56 430 BT
b.batas dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Dimulad dart kawasan hutan Gumng Teantap Antap yang ditandad sebagal pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkih dan Desa Pandan Tinggang yang ditandai sebagar TK 021 dengan koordinat 8" 49 36.227 LS dan 116 9 56.430 BT selanjutnya kearah tenggara mengikuti punggungan Bukit Gunung Pepe sampai di Perempung Eat Loang yang ditandai sebagl pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Persiapan Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandad sebagad K 038 dengan koordinat 8" 49 48 647LS dan 116° 102916BT
e.batas dengan Desa Mangung Kecaratan Pray Barat I dimulad dart gunung Pepe sampai Di Perempung Eat Loang yang ditandad sebagi pertemuan tiga des.a yaitu Desa Kabul Desa Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandat sebagar TK 038 dengan koordinat 8 49 48.647 L6 dan I1 6 10 2916BT selanjutnya kearah barat daya sampai di eat Jeltkan dengan TK 037 21K03T dengan koordinat 8" 49 57,31 LS dan116 947,09 BT selanjutnya kearah barat daya sampal di tugu perbatasan tiga desa desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Persia pan Pandang tinggang dan Desa Mangkung yang di tandat sebagat T 036 dengan koordinat 8" 0 13,55 LS dan 116 9 30,84 BT 1
d.batas dengan Desa Selong Belanak Kecamatan raya Barad • Dimulat dart tgu perbatasan tiga desa desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Pandang tinggang dan Desa Mangkung yang di tandad sebaga T 036 dengan koordinat 8" 5013,55 LS dan 116930,84 BT selanjutmya ke arah Barat mengikuti Pungung Bukit sampai di Gurung Andagan yang ditandad sebagar T 119;
1. 2.TK I19 dengan koordinat 850 15,30 LS dan 116 9 15,01 BT sealnjutnya kearah Barat mengikuti Punggung Bukit sampai air Mancur Batu agar yang merupakan tittk Pertemuan Tiga Desa [(Des.a Batu Jangkth, Des.a Montong A]an, dan Desa Selong Belanak Kecamatan raya Barat) yang ditandat sebagad 1I8 dengan koordinat 8"0 29,29LS dan 116° 8 49,18 BT
e.batas dengan Desa Montong Ajan Kecamatan Pray Barat Daya Mancur Batu agar yang merpakan titik Pertemuan Tiga Desa ( Des.a Batu Jangkth, Des.a Montong Agan, dan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandat sebagat T 1I8 dengan koordinat 850 29,29 LS dan 116° 8 49,18 BT selanjutnya kearah barat laut mengikuti Pematang Sawa.h sampai di Pematang Sawah Mam8q Muni, selanjutnya ke arah Utara mengkuti Pematang Sawah sampai di Embung Mamiq Anti, selanjutnya ke ara.h Utara mengikuti Pinggir Embung Mami Anti sampai di Embung Amaq Sinar, selanjutnya dani Embung Amat Sinar mengikuti pematang sawah kearah Utara hingga gunug Adongan yang ditandad sebagai pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkih Desa Montong AJan dan Desa Persiapan Pandan Tggang yang ditandai sebagar TK 022 dengan koordinat 8" 50 23997LS dan 1 1 6 ° 8 4 1 6 7 1 B T

(3)Peta Desa dan peta batas des.a Panda Tinggang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan dani Peraturan Daera.h ind BA V PENYELENGOARAAN PEMERIN'TAHAN DE.SA

Pasal 7

(I) Untuk pertama kali Bupati menganglat Penjabat Kepala Desa Pandan Tinggang dant Pegawat Negeni Sip1l atas tsul carat [2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [I) adala.h sampad dengan dilatiknya Kepala Desa Pandan Tinggang berdasarkan hastl pemilthan langsung sesuai dengan ketentuan 8 peraturan perundang undangan

Pasal 8

(l) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) melakukan tugas, wewenang dan kewaiban sama dengan Kepala Desa [2) Penjabat Kepala Desa sebagamana dimaksud pada ayat (I) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelanttkan mela.kukan antara lain

a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b.membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
c.mengangat perangkat Desa,
d.memfastlitas pengisian anggota BPD;
e.membentuk lembaga adat dan pembentukan embaga kemasyarakatan lainnya; dan
f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak a, Tana.h, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiltki, dikuasat atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Batu Jangkih yang berada dalam wilayah Desa Pandan Ting'gang
b.Perlengkapan kantor arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pandan Taggang [2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus diselesakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku

(3)Serah terima aset desa sebagadmana dimaksud pada ayat (ldalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(l) Pembiayaan peyelenggaraan pemerintahan Desa Panda Tiggang sebelum ditetapkannya ApB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Des.a Batu Jangkih , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah. Q

(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi
1. a.Pengasflan Tetap Perangkat Desa;
2. b.Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Dess dan Anggota Bpp dan
3. c.Operasional Pemerintah Desa dan BPD KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1l (I) Perangkat Desa dan Anggota pp pesa Batu Jangkih yang berdomisili di Desa Pandan Tinggang menjadi perangkat Desa dan Amggota BpD Desa Pandan Tggang [2) Pengauran tentang Jumlah, mekanisme, dan tata Cara pengisan perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuad dengan peraturan perundang undangan

BAB IX

KETENTUAN PENUT'UP

Pasal 12

eraturan Daerah ind mula belaku pada tanggal diudangkan gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.h.kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Prays pada tanggal, 26 - 09 - 2022 BU MBOK TENOAH • Diundangka di Pray.a pada tanggal, 26 - 09 - 2022 SEKRETARIS DAE RAH MBOK TENGAH YA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENOAH TAHUN 2022 NOMOR S NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENOAH PROVINS NUSA TENGOARA BARAT: 12I TAHUN 20I9 PENJELASAN ATAS PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGOANG KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMOK TENGAH !. UMUM Dalam rangka pelaksaraan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam eraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 1 Tahun 22017 tentang Penataan Des.a, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tenga.h dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untu.k meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publtk meningatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipas1 masyarakat dalam pembangunan desa Pembentukan Desa Pandan Tnggang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tinglat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa Peraturan Daera.h ind memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Pandan Tinggang. II PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 2015