DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan pada badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah terkait kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi. tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, struktur organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 1);
14.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 15).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
8.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
9.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
10.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
11.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
12.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan adalah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
13.Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lumajang.
15.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas :
1. a.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
2. b.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. d.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. e.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
4. d.pelaksanaan administrasi badan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis Sekretariat;
2. b.perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
3. c.pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
4. d.penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
5. e.pengelolaan dan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
6. f.pembinaan, penataan, dan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
7. g.penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
8. h.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
9. i.pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan kinerja;
10. j.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/tugas dan fungsi;
12. l.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a.menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
c.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas rumah tangga dan keprotokolan;
d.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas hubungan masyarakat;
e.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f.melaksanakan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang milik daerah;
g.melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terkait tata laksana dan organisasi;
h.melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
i.melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
3. c.pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
4. d.pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
6. f.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
7. g.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. h.pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
9. i.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah;
10. j.pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah;
11. k.penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
12. l.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah;
13. m.pengelolaan analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. n.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
15. o.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
16. p.perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
17. q.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
18. r.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. c.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. d.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/ Provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. g.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
10. j.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
2. b.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
3. c.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. d.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/ Provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan kerja sama di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
7. g.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
8. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
10. j.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun Tahun 2024