DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perubahan meliputi: Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 18, angka 19 dan angka 20 terkait tipe A, Tipe B dan Tipe C. dan Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah terkait daftar SKPD dan tipenya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Kabag Hukum Ketua Pansus

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Kabag Hukum Ketua Pansus
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Kabag Hukum Ketua Pansus Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135);
b.Nomor 13 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 18, angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. Kabag Hukum Ketua Pansus
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
11.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Lumajang.
12.Badan adalah Badan di Kabupaten Lumajang.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lumajang.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
16.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
17.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
18.Tipe A adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja besar.
19.Tipe B adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja sedang.
20.Tipe C adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja kecil. Kabag Hukum Ketua Pansus
2.Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari: Dinas Tipe A:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
5. 5.Dihapus;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
8. 8.Dihapus;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Kabag Hukum Ketua Pansus
10. 10.Dihapus;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
12. 12.Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 15.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Tipe B:
16. 1.Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 2.Dinas Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. 3.Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
20. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Tipe C:
21. 1.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
22. 2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Kabag Hukum Ketua Pansus
e.Badan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Lumajang;
2. 2.Kecamatan Sukodono;
3. 3.Kecamatan Padang;
4. 4.Kecamatan Gucialit;
5. 5.Kecamatan Senduro;
6. 6.Kecamatan Pasrujambe;
7. 7.Kecamatan Sumbersuko;
8. 8.Kecamatan Tempeh;
9. 9.Kecamatan Pasirian;
10. 10.Kecamatan Candipuro;
11. 11.Kecamatan Pronojiwo;
12. 12.Kecamatan Tempursari;
13. 13.Kecamatan Kunir;
14. 14.Kecamatan Yosowilangun;
15. 15.Kecamatan Tekung;
16. 16.Kecamatan Rowokangkung;
17. 17.Kecamatan Jatiroto;
18. 18.Kecamatan Randuagung;
19. 19.Kecamatan Klakah;
20. 20.Kecamatan Ranuyoso;
21. 21.Kecamatan Kedungjajang. Kabag Hukum Ketua Pansus
22. 3.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 255-10/2024 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kabag. Organisasi Plt. Kabag Hukum

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 15A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 15A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023