2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapon Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahn 1957 tentang Perabentukan Daerah-Daerah 3watantra Tiogkat II Dlam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 omor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) Undang-Udang Nomor 28 Than 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko.usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511.
3.Undang-Undang Nomor 17 Thun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba.han Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomar 42861
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 5, Tambahan Leambaran Negara epubik Indonesia Noor 4355j,
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor.or 4400;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lenbaran Negara epub]ik Indonesia Tahrn 200 Noror 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421]; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat dan Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nror 126, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 4438; 2 C ' 1 I
8.Unlang-Undang Nomor 28 Tahun 2OU9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara +Republi Indonesia Tahun 2009 Nonor 130, Tarbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5049];
9.Undang-Urdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234],
10.Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, acbagaimana telah diubah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Urdang-Undang Momor 9 Taun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nor6r 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahat Lem bar Negara Republik Indonesia Noma+ 5679] I. Peraturan Pemerintah Noror 109 Tahun 200 tentang Kedudukan Keuangan Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Daereb (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noor 210, Tarbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 41028)
12.Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan Badan Layanan Umu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502]
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4575)
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
15.Peraturan Pemerintah Noraor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tanbahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3 j ' ' l 1
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7g Tahun 2005 tentang Pedoman erbinaan dan Pengawasan peewelenggaraar emerintahan acrah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2200S Noor 165, Tam.ahan Lembaan Negara Republk Indonesia NOmo- 4593, 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
18.Perattan Pemeritah Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nonor 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan nggota Dewan Perwakilan akvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan embaran Negara Republil Indonesia Nomor 4712)
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noor 56 Tahun 20D5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155,
20.Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pererintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5165j; 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Finjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219;
22.Peraturan Pererintah Noror 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272,
23.Peraturan Peeintahan Noor 83 Tahun 2012 tentaug Perubaha Ata.s Peraturan Pernerintah Nor.or 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 NOmor 195, Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351]; 4 # 1
24.Peralran Pemerintah Nomor 27 Tahun 20l? tentang fengclolaan Barang Mihik Negara/Daerah [lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 92, Tarn baha Lembaran Negara Republik [ndones:a NOnor 5533], 25, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturat;
26.Peraturan Presider. Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Noror S4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 27 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang Peoman Fengelolaan Keuanugan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan eraturan Menteri iJalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 20 11 Nomor 310),
28.Peraturan Menteri Dalar liegeri Nomor I7 Tahu 20OT tetang Pedoran Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 29, Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 31 Tahun 204 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
30.Peraturan Daerah Noror 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaton Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tan 2008 Noror 45, 31 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuanogan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Noor 63);
32.Peraturan Daerah Nomor 0I Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 2031 {Lerbaran Daera.h Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Noor 107),
33.Perataran Daerah Norr 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159j;
34.Peraturan Daerah Norr 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahan Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahuan 2015 NotuOT 179) C f ' '
35.Peratu.ran Daerah Nomor 03 Tahun 20l6 tentang Perubahat Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.paten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 [Lembaran Daerah Kabu paten Malku Tengah Tahun 2016 Noor 182, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH I ' '' i ' I 1