DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendirian PT.Lalla Tassisara (Perseroda). Tujuan Pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang–undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang–undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan mampu memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian PT.Lalla Tassisara (Perseroda). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2 SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3 SALINAN
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH dan BUPATI MAMUJU TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT LALLA TASSISARA (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah PT. Lalla Tassisara merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 4 SALINAN
7.Organisasi Perusahaan Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Direksi adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah, sertamewakili Perusahaan Perseroan Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10.Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD Lalla Tassisara.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah.
(2)Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. 5 SALINAN

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pendirian BUMD adalah untuk membantu mempercepat proses Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang–undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang–undangan.

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dan menjadi pedoman pelaksanaan BUMD dalam mengelola bidang usaha investasi.
(2)Bidang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikerjakan oleh BUMD mencakup :
1. a.usaha di bidang agrobisnis;
2. b.usaha di bidang jasa/perdagangan;
3. c.usaha di bidang kelautan dan perikanan;
4. d.usaha di bidang pariwisata;
5. e.usaha di bidang infrastruktur;

BAB VI

MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan Prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undangan. 6 SALINAN

BAB VII

M O D A L

Pasal 8

(Dikoordinasikan lebih lanjut)

(1)Modal Dasar BUMD 50 % (lima puluh persen), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dibagi rata oleh para Pemegang Saham;
(2)Pada saat pendirian setiap BUMD, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian:
1. a.pemerintah kabupaten mamuju tengah minimal sebesar 50 % (lima puluh persen);
2. b.mitra kerja masing-masing sebesar 5-10 % (lima sampai sepuluh persen) sampai mencapai nilai 50 % (lima puluh persen) dari modal dasar;
(3)Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham. S a h a m

Pasal 9

(1)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta publik lainnya.
(2)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017