DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Nomor: 26
Tahun: 2004
Ditetapkan: 5 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, kependudukan, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa, maka perlu dibentuk Provinsi Sulawesi Barat;
c.bahwa pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah ... Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi undang-undang.
4.Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamuju adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
5.Kabupaten Mamasa adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kabupaten Mamuju Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Provinsi Sulawesi Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:

a.Kabupaten Mamuju Utara;
b.Kabupaten Mamuju;
c.Kabupaten Mamasa;
d.Kabupaten ...
d.Kabupaten Polewali Mamasa; dan
e.Kabupaten Majene.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dikurangi dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Mandar; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 7

Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Mamuju.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, kewenangannya sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

(1)Pemerintah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan ... pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi secara khusus terhadap Provinsi Sulawesi Barat paling kurang dalam waktu 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan turunan (49)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6