DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2014 yang telah dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas (17-1-2014); , c. Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta rnernperhatikan Keputusan Gubemur Papua Barat Nornor: 903/48/2/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancan..gan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Manokwari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2014 dan Keputusan Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari tentang Penyernpumaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Manokwari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2014, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tabun Anggaran 2014; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1969 tentang Pernbentukan Propinsi Otonorn Irian Sarat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2097); Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3312) sebagairnana telah diubab dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3685) sebagairnana telab diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nornor 246 Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4048); Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanab dan Sangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus Papua Bagi Propinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 135, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4151);

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I
9.Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); " 10. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarani! "t Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); II. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); i "".' 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13.Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); I
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); I
16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); I
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talmn 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ~'; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4574); •I ~
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); I
23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~if;: Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I ~ ~ 25 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal " (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahoo 2007 tentang Perubahan kesatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ..
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI MANOKWARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp 819.685.028.229,00
2.Belanja Daerah Rp 777.308.234.229,00 Surplus/(Defisit) Rp 42.376.794.000,00
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : I ~~,;
1. a.Pendapatan AsH Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : ii ill
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah I ~j c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah ~ '~ d. Lain-lain Pendapatan asH daerah yang sah sejumlah ~ 1 ~:ci j1 Rp Rp Rp Rp
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari Jenis Pendapatan :
1. a.Dana Bagi HasH Pajak/Bagi HasH Bukan Pajak sejumlah Rp
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 3.500.000.000,00 45.876.794.000,00 (42.376.794.000,00) 0,00 42.408.000.000,00 577.240.768.229,00 200.036.260.000,00 21.605.000.000,00 9.003.000.000,00 7.500.000.000,00 4.300.000.000,00 96.047.370.229,00 426.037.888.000,00 55.155.510.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf c terdiri dad jenis pendapatan
1. a.Dana Bagi HasH Pajak dad Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah

Pasal 3

I ~ h (l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : ,::;

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah '. b. Belanja Langsung sejumlah I ~i

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (I) huruf a terdiri dad jenis belanja
1. a.Belanja pegawai sejumlah t
2. b.Belanja bunga sejumlah
3. c.Belanja hibah sejumlah
4. d.Belanja bantuan sosial sejumlah
5. e.Belanja bantuan keuangan sejumlah
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja
1. a.BeJanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 13.700.000.000,00 Rp 186.336.260.000,00 Rp 369.297.634.191,00 Rp 408.010.600.038,00 Rp 282.971.510.419,00 Rp 2.921.4 72.272,00 Rp 38.796.850.000,00 Rp 34.569.913.500,00 Rp 8.537.888.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp 41.078.794.538,00 Rp 213.467.557.208,00 Rp 153.464.248.292,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasall terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurufa terdiri darijenis pembiayaan :
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
3. c.HasH Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Penerimaan pinjaman Daerah-daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
3. c.Pembayaran pokok utang perubahan sejumlah
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah

Pasal 5

Rp 3.500.000.000,00 Rp 45.876.794.000,00 Rp 3.500.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp 44.376.794.000,00 Rp 0,00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselaraan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar lumlah Pegawai Per golongan Per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; II. Lampiran Xl Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan;
13.Lampiran XIIl Daftar pinjaman daerah dan obJigasi daerah;

Pasal 6

(1)Dalam Keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak meQcukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; danlatau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabiia ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati Manokwari Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah-ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Diundangkan di Manokwari pada tanggalll Februari 2014 tiEiKRIETARIS DAERAH, \\ lj •. ~ C -==-- ---- pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Ditetapkan di Manokwari ~ pada tanggal, 11 Februari 2014 BUPATI_MANOKWARI BASTIAN SALABAI 7"" Drs. F. M. LALENOH I , Pembina Tk.I Nip. 19580617 197701 1 002' ! ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 2014 NOMOR 20 I NmnQI' :0.1 TA"I\J~2~110"\ Tanggal: 11. Februan 201'4 NOMOR URUT 1 1.1 1

1.1.1
1.1. 2 1.1.3
1.1. 4 1.2
1.2.1
1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.3
1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.2 3.2.3 PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusl Oaerah 2 HasH Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang Dipisahkan lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak Dana Aiokasi Umum Dana Aiokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH Dana Bag! Hasli Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan 50slal JUMLAH 3 819.685.028.229,00 . 42.408.000.000,00 21.605.000.000,00 9.003.000.000,00 7.500.000.000,00 4.300.000.000,00 577.240.768.229,00 96.047.370.229,00 426.037.888.000,00 55.155.510.000,00 200.036.260.000,00 ------------------- 13.700.000.000,00 186.336.260.000,00 777.308.234.229,00 369.297.634.191,00 ~------------------- 282.971.510.419,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provlnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 2.921.472.272,00 38.796.850.000,00 34.569.913.500,00 8.537.888'.000,00 1.500.000.000,00 ------------------- BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 408.010.600.038,00 41.078.794.538,00 213.467.557.208,00 153.464.248.292,00 SURPLUS / (DEFISIT) I 42.376.794.000,00 ~--------------~~ PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 45.876.794.000,00 --------------- 1.500.000.000,00 44.376.794.000,00 PEMBIAYAAN NETTO (42.376.794.000,00) ~----~--~~~. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN I 0,00 I MANOKWARI, 11 Februari 2014 . ~ UPATI MANOKWARI \, DR. BASTIAN SALABAI, STh, MA,MTh . 35. Study the follpwing aspects! 1) cOmmission revenue 2) ACCl,lml)lated depraciatiQll on vehicles 3) Rent CQst 4) Blliklings 5) '. Dividends . . E!~sed on the list of ;;tspects above, the QIl~S which are recorded in. the proflfllossreport arg shown ' by nl)mbe~ .•.. a, 1), 2), and 3) .d. 2),3), and 4)

b.1),3), and 4) ~. 3).4). and 5)
c.1),3), and 5) 36.. Biro lasa Amanah mempunyal data keuangan sebagai .:,erlkut. . Pendaplltan iasa Rp 7.500·000,00 Beba" gll!i Rp 1.600.000,00 Beb;;1n ~Wa Rp 1.500.000,00 SeoonIistrik Rp7oo.000,00 Modal awal Rp 9.500.000,00 ,. Pengarnbilan prive Rp 200.000,00 MOdll1 akhir Rp12.7oo.000,00 SerdaSarkan data di atas, basar beilan per lengkllp"n adalah .•.•
a.Rp200.000,oo d. Rp400.ooo,oo
b.RP250.000,oo . e. Rp5OO.ooo,oo
e.Rp300.000,oo (Uiian Nasional 201112012)
1. 37.TheprdfitJIoss report of Sukma Motor workshop records a profit of Rp6,640,000.00. The workshop had Rp4,OOO,OQO.oo bank debt. During the period it is recorded that the salary cost is Rp3,2$O,000.00, equipment cost il? Rp3,loo,000.00, ~nd rental cost . is Rp4,900,ooO.00. The pre-tl:lJ(ed revenue is .. , . a.' Rp11,500.000.oo
b.Rp18,490,000.00
c.Rp19,900.ooo.oo
d.Rp2O,900,000.OO
e.Rp22,490,ooo.oo 38, Neraea sebagian perusahaan jasa angkutan Berd/kari mllikTuan Ahmad sebagai berlkut. 1) Ka& Rp2.5oo.ooo,oo 2) piutang Rp2.2oo.000,oo 3) Perlengkapiln Rp1.800.ooo,00 4) Peralatan RpS.ooo.ooo,oo 5) Akum. peny perltn. . Rp 500.000,00 6) Utang usaha Rp6.ooo.000,oo 7) UtanggaJi Rp1.5oo.000,OO Dari neraea di alas besar modal Tuan Ahmad adalah ..•.
a.Rp3.5oo.000,OO d. Rp5.000.0!l0,00
b.Rp4.000.000,oo e. Rp6.000.000,OO
e.Rp4.500.000,oo (Uiian Nasional 201212013) (i14) Ulangan Akhir Semester
1. 39.Partial financial data of Blue Offset printing per July 31, 2013 is as follows. Capital par 31 July . Rp34,7oo,000.0Q Services revenues Rp18.500,OOO.00 Operational of profit . Rpg;soo.ooo.oo .Operational cost . Rp9,ooo,QOO.oo , . The initial capital was recorded per July 1 Rp28,5oo,000.00, the amount of prive withdrawal is''' 1 .
a.Rj:)1,300,000.00 d. Rp4,300.ooo.oo b.Rp2,300,000.00 e. Rp5,300,oOo.00
c.Rp3,300,000.00
1. 40.Data keuangan pengacara Taufik, S,H. dan Reksn sebagaiberikut. Kas Rp23.4oo.ooo,00 Pititang usaha Rp 5.660,000,00 Sewa dibayardi muka . Rp 4.400.000,00 Perlengkapan Rp 2.700.000,00 Peralatan Rp 3.000,000,00 Utanggaji Rpl0,360.ooo,00 Pengambilan prive Rp 1.200.000,00 Besar modal pengacara Taufik. S.H. dan Rekan adalah ....
a.Rp29.000.oo0,00
b.Rp29.500.QOO,QO·
c.Rp30,ooo.ooo.oo
d.Rp30.Soo.ooo.oo
e.Rp31.ooo,ooo,oo. B. Kerjakan soal-soa/ berikut!
1. 1.Jelaskan pengertian akuntansi!
2. 2.Jelaskan prinsip objektivitas yang harus dimiliki seorang akuntan!
3. 3.Identifikasilah ciri-ciri perusahaari jasa!
4. 4.Sl)ryana mendirikan biro jasa Laris Manis yang bergerak di bidang periklanan. Perl)sahaan ini berdiripada tanggall Jufi 2013. Kegiatan yang telah djlakukan selama bulan Jufi 2013 sebagai berikut. Juli 1 Suryana menyetor modal awal Rp15.ooo.0oo,00. 2 Memba.yar sewa tempat usaha Rp3.000.ooo.oo. 3 Membeli peralatan kantor RpB.ooo,ooo,oo. 6 Membeli perlengkapan kantor Rp2.ooo.QOO,00. 7 Menerima kredit dari bank syariah Rp17.ooo.ooo,oo. 12 Menerimaiasa iklan Rp7.ooo.000,bo. 15 Membayar biaya listrik Rp5oo.oo0,OO. 23 Menerima pendapatan komisi Rp1.000.ooo,00. 26 Membayar gaji karyawan Rp3.500.ooo.oo . 30 Membayar beban lain-lain Rp4OO.ooo,oo. '31 Diclcil iJtang bank syariah Rp2.ooo.ooo,oo. 31 Suryana mengambil priveRp300,ooo,oo.. Catallah iransaksi tersebut ke dal~m persamaan akuntansi!
5. 5.Dhimas mendirikan usaha laundry kiloao pada tanggall Mei 2013 dengan nama Clean laundry. Kegiatan yang telah difakukan Clean laundry selamabulan Mei 2013 sebagai berikut. Mer 1 Menginvestasikan uang tunai' Rp11.000.ooo,OO, peralatan Rp4.000.000,OO, dan pertengkapan Rp2.ooo·.QOOO,00. 4 Menyewa sebuah ruko untuk kegiatan usaha Rp4.ooo.ooo,00 selama satu tahun. 6 Mengeluarkan uang untuk kebutuhan promosi Rp3oo.0oo,oo. 8 Membeli tambahan perlengkapan sebesar Rpl.000.000;00 dibayar tunai Rp400.000.oo sisanya dilunasi dalam tiga minggu. 10 Menerima pendapatanjasa Rp7oo.oo0,oo, . 13 Dhirnas mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi Rp2oo.000,00. 15 Menerima pendapatan jasa dad hotel Nyaman sebesar Rp2.000.000,OO. 17 Membayar beban listrik dan telepon Rp400.ooo,oo. 22 Menerima pendapatan jasa dari wisma Melati sebesar Rp1.5oo.000,oo, . 25 Membayar gaji karyawan sebesar Rp2.100,0Q0,00. 27 Mempayar utang perlengkapan Rp6oo.ooo,oo . 30' Menerjma pendapatan jasa Rp300.000,oo. 31 Membayar beban lain-lain sebesar Rp2oo.ooo,00. Buatfah jumal umum atas transaksi Clean laundry pada bulan Mei 2013! Catatan Guru Data yangterdapat pada nero Harapan Motor per 31 Desember . untuk menjawab soal nomor 6'-1 101 Kas R 102 PiutCin9 usaha R 103 Penengkapan 104 Perafatan 105 SElwa dibayar di n1uka 106 ~n R 201 Utang bank R 301 Modal R .302 Prive 401 Pendapatan jasa 501 Beban gaji' . R 502 Beban iistrik R 503 Beban iklan 504 Beban air PAM R 505 Bebanlain-Iain R Data penyesuaian: 1) Perlengkapan yang tersisa pal Rp975.ooo,00 .. 2) Sewa gedung dibayar pada 2013 untuk masa satu tahun '3) Penyusutan peralatan dit~ 4) Penyusutan kendaraan dite 10%. 5) Gaji yang masih ha Rp1.500.ooo,00.
6. 6.Buatiah kertas kerja berdasarkan bengkel Har~n Motor per 31 0
7. 7.Bagaimana pencatatan jur berdasarkan data keuangan be Motor?
8. 8.Buatlah laporan labalrugi bere keuangan bengkel Harapan Motol
9. 9.Bagaimana laporan perubahan Harapan Motor pada akhir periodE 10, Buatlah laporan neraca berd keuangan bengkel Harapan Mota Ek.onom · .' ..... ... I Ke~n9~~ pe, JU$!lp.AI,HafYQnQ,~:Pa~t·~;r~if,vaI!SiJI7idl,YoQya~~rtcdm~'i' ..................." Kusumawardari(~wk2OOO:'8SiEko/1Oir;i L!ri~k SMAIMA Kelas XI.Ja:k<lrt~!· Pusat Petbtiku;ini'~;rt';;;"'~hJ .=~~l=~~~~~~~~~~~; SetiyantQ; prlb;di d;ri AyudyaO.PJaY0g6.200r • Ekonomf Kelas XI tmtuk SMNMA· Krateli,in~np~riw~~''. """ _', ".'r.:,:'-:»?,:~-: __ :'M ,,_'<-~_"'::":- ,," :',"':",::,.'" ;">' '_:;:<>"_.' "',,:~__ . _,_, ,,' .' _~. -,' '<":"":"'<-""V,',..f',,', Sl,lgirl,iSli,\meli;lan eIogatAg.l.Is. RiYQnQ; 2007. Akul'lta.nsi ~{IfjantarJ. y~ak.!1ii:$TIM YKPN.. . ......: ........ . S. k . ",' ':'. ii·'>:". ',,-.,,: c. ..... ,. '.:,; '.' " ......... :.; '.",; ;':""'~. ::;:>.;"::",~::; "....... ' ..,.;.... .' ,';~(;
10. 4.~1W"2,009t~~~ lII1tu1\ ~~$XtJ;ll<a~. ~usalPeibyuan ~en~N~.: lirO~'4:~~:~l~J~~!-~~rta;-'~··~·· Setiap orang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Begitu pula dengan Anda, buka indikator kesuksesan adalah kemandirian ekonomi. Untuk memperoleh kemandirian ekono pengorbanan tertentu dengan mengembangkan potensi diri. Apakah untuk memperoleh keman haws beke~a penuh di sebuah perusahaan bonafide? Tidak! Salah saw cara untuk mencapai keman adalah menjadi wirausahawan. Tidak hanya sekadar wirausahawan biasa, tetapi jadilah wirausah Untuk menjadi wirausahawan mandiri Anda dapat mempematikan tips-tips berikut.
11. 1.Memiliki Sasaran atau Visi Jika ingin mengembangkan diri menjadi wirausahawan mandlri, hendaknya Anda memilik visi yang jelas. Dengan visi jelas, Anda akan memiliki perencanaan terarah. Adanya sasar; memotivasi Anda untuk selalu fokus dan semangat dalam meraih kesuksesan.
12. 2.Bersikap Optimls Anda harus yakin bahwa kesuksesan lahir dari dalam diri Anda sendiri. Keyakinan dalam d jadikan panduan dalain melihat peluang yang ada. Sikap ini dapat mendorong Anda untuk te terobosan baru dengan ideorisinal.
13. 3.Berani Bangkit saat Gagal Ada ungkapan, kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Ungkapan ini dapat dijadi dalam meraih kesuksesan.lebih bermakna mencoba sesuatu dan gagal daripada tidak sama sek dapat dijadikan pelajaran untuk berbuat lebih baik. Jangan menyerah ketika Anda gaga!!
14. 4.Bijak Mengatur Keuangan Banyak wirausahawan bangkrut akibat tidak bijak mengatur keuangan. Salah satu penyebab adalah mencampur kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Dalam dunia bisnis sebaikny, dipisahkan dengan uang pribadi. Pemisahan keuangan menunjukkan pengelolaan keuangan y,
15. 5.Hasrat untuk Mencapal yang Lebih Balk Anda sebaiknya memiliki hasrat untuk menjadi yang terbaik dan temeba!. Jika Anda tidak I: yang terbaik, Anda hanya berada di kelas rata-rata. Anda tidak akan memiliki kemampuan yat sehingga sulit menjadi wirausahawan sukses.
16. 6.BersikapTenang Saat Mengalami Masalah Buanglah kebiasaan mengeluh. Jika Anda terus mengeluh, impian Anda tidak akan te perencanaan yang telah Anda tentukan. Oleh karena itu, bersikaplah tenang saat mengalami Anda tenang, Anda dapat berpikir jernih. Oengan demiklan, Anda dapat mengambil keputusan menyelesaikan suatu masalah.
17. 7.Hargal Olri Sendirl dan Orang Lain Setiap orang ingin diperfakukan baik oleh orang lain. Sebagaimana Anda ingin diperf sebaiknya memperlakukan orang lain dengan balk. Mulailah dengan menghargai din sendiri. • menghargai din sendiri, Anda bisa menghargai orang lain di sekitar Anda. Itulah beberapa tips atau cara untuk mengembangkan din menjadi wirausahawan mandil Kesuksesan ditentukan seberapa besar Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri Anda. "Ar mengubah arah perahu layar, tetapi Anda dapat mengubah arah layar". Pernyataan ini dapat ( dengan Anda tidak mengubah takdir, tetapi Anda dapat mengubah nasib Anda sendiri. . Sumber: "Cara dao TIps Meojad! Wirausanawao Maodio', http://aswan6~bIogspol.coml2010102lcara.menjadi-wirausaha-mandiri.h!m/, d 2013

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001