DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dcngan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menimbang : a. Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Ta hun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinei dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabat.an F'ungsional Pegawai Negeri Sipil; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor J Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pcmerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua at.as Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 20 l l Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. PasaJ I

1.Beberapa ketentuan dalam BAB I Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minah�sa Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali I dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 2

Dinas Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL); 3) Dinas Kesehatan (DINKES); 4) Dinas Pekerjaan Umum (PU; 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA); 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPARJ; 7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (HUBKOMINFO); 8) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPJ; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar (PERINDAGKOP, UMKM DAN PASAR); 10) Dinas Pertanian dan Petemakan (DISTANAK); 11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (HUTBUN); 12) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (NAKERTRANSOS); 13) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA);

2.Bagan Struktur Organisasi Oinas Pendapatan Daerah, tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini. PasaJ ll Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem bar an Daerah . Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal 7..(J Oktober 2014 BUPATI MINAHASA TENGGARA, � __..-=c- JAMES SUMENDAP Diundangkan di Ratahan Pada tanggal ") Oktober 2014 B.A. TINUN Kl LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014, NOMOR 1<:l / z - ':: z -c z ii� S1 -c in c -c - :, in z -c 3z " � " ffi� g- " �� :, \:! � - w I- "' :, -i "' � Q. :15 -� o ,( >- 'ii a: r:l :'i z

o.Z wO g \:! il' "' u, ww :'i " "' Q. a; �� VJ " w � " a: :, I ' " � I I w L t� � � w l!' VJ " \:! " :, I: "' zz z I Q. �� " iii :5 m z � � z " - " - z < -c W z o. "' < o �c L c ll) � Z m ifi O :g � ,( "' "' L- :sz:�� u, Z o. � � � Ul "' :'i � z Iii Q. <( � 1- ll. -c ci � a.. � u.i � o o.. 1- w m z W � z
1. 11.� < m w ':l Q. g " :r � r5 "' "' ili z :'i a: "' a; .. � w -c &' -c Q. � w � - Q. z z w - � I " i5 ' l j < Q. w :,:: " z i 2 z 15 "' -z z � � z - < en -c � � w � "' c ;:; -c � "' - � z Z a: < (/) � -c w U> - We L- 00 � !:!: w ci -c "- z :5 z � :'i - "' "' i ow < w e ... z zo.
o.a: Z �ww �iw z g W w W W z ,-. ,,._ .. " w "' Q. "' "' -c a; 'z ffi w - w ... � � :it:: < ..J w � � Q. I I '-- - o I "' -0 "' � o 0 5 ..J ... � w z "' z g "� ci - I -i ci < - !g� 'ii � 'ii a: � z w w - �g W w � -ci " z "' "'g a: "' z :'i « - :'i w ffi ;:; < ca: -c "'Q. -c ,( - "' Q. w �� Q. "' -c "' "' w Q. \:!:, c :'i - "' !E z -c a: a: w a;� tu"' a: "' ' I I

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dcngan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menimbang : a. Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Ta hun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinei dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabat.an F'ungsional Pegawai Negeri Sipil; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor J Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pcmerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua at.as Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 20 l l Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. PasaJ I

1.Beberapa ketentuan dalam BAB I Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minah�sa Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali I dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 2

2.Bagan Struktur Organisasi Oinas Pendapatan Daerah, tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini. PasaJ ll Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem bar an Daerah . Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal 7..(J Oktober 2014 BUPATI MINAHASA TENGGARA, � __..-=c- JAMES SUMENDAP Diundangkan di Ratahan Pada tanggal ") Oktober 2014 B.A. TINUN Kl LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014, NOMOR 1<:l / z - ':: z -c z ii� S1 -c in c -c - :, in z -c 3z " � " ffi� g- " �� :, \:! � - w I- "' :, -i "' � Q. :15 -� o ,( >- 'ii a: r:l :'i z

o.Z wO g \:! il' "' u, ww :'i " "' Q. a; �� VJ " w � " a: :, I ' " � I I w L t� � � w l!' VJ " \:! " :, I: "' zz z I Q. �� " iii :5 m z � � z " - " - z < -c W z o. "' < o �c L c ll) � Z m ifi O :g � ,( "' "' L- :sz:�� u, Z o. � � � Ul "' :'i � z Iii Q. <( � 1- ll. -c ci � a.. � u.i � o o.. 1- w m z W � z
1. 11.� < m w ':l Q. g " :r � r5 "' "' ili z :'i a: "' a; .. � w -c &' -c Q. � w � - Q. z z w - � I " i5 ' l j < Q. w :,:: " z i 2 z 15 "' -z z � � z - < en -c � � w � "' c ;:; -c � "' - � z Z a: < (/) � -c w U> - We L- 00 � !:!: w ci -c "- z :5 z � :'i - "' "' i ow < w e ... z zo.
o.a: Z �ww �iw z g W w W W z ,-. ,,._ .. " w "' Q. "' "' -c a; 'z ffi w - w ... � � :it:: < ..J w � � Q. I I '-- - o I "' -0 "' � o 0 5 ..J ... � w z "' z g "� ci - I -i ci < - !g� 'ii � 'ii a: � z w w - �g W w � -ci " z "' "'g a: "' z :'i « - :'i w ffi ;:; < ca: -c "'Q. -c ,( - "' Q. w �� Q. "' -c "' "' w Q. \:!:, c :'i - "' !E z -c a: a: w a;� tu"' a: "' ' I I

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011