DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Diatur mengenai Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Objek Ruang Lingkup ,Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan (Tugas dan Wewenang, Perlindungan, Pengamanan, Penyelamatan, Pengembangan, Penyebarluasan, Pengkajian, Pengayaan Keberagaman, Pemanfaatan,Pembinaan, Lembaga Adat, Pembinaan Kesenian); Dewan Kebudayaan Daerah; Pangawasan, Partisipasi Masyarakat; Penghargaan dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk Menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
13.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
14.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.toleransi
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong

Pasal 3

Pemajuan Kebudayan bertujuan untuk:

a.mengembangkan nilainilai luhur budaya bangsa;
b.memperkaya keberagaman budaya;
c.memperteguh jati diri bangsa;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e.mencerdaskan kehidupan bangsa;
f.meningkatkan citra bangsa;
g.mewujudkan masyarakat madani;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j.mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

a.tradisi lisan;
b.manuskrip
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

Pasal 5

Ruang limgkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
b.dewan kebudayaan daerah;
c.pengawasan;
d.partisipasi masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.pendanaan.

BAB III

DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten bertugas: :

a.menjamin kebebasanberekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebinekaan;
e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Pemerintah Kabupaten berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

(1)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyaralat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten;
2. b.identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten;
3. c.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten;
4. d.identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
5. e.analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.
(3)Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Upaya Pemajuan Kebudayaan meliputi:

a.pelindungan;
b.pengembangan;
c.pemanfaatan; dan
d.pembinaan.

Pasal 10

(1)Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Kabupaten.
(2)Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan; dan
5. e.publikasi.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015