DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Nomor: 52/PMK.01/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 16 Mei 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6.Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 20/ P Tahun 2005;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 2/9
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1052/M.PAN/4/2007 tanggal 26 April 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Investasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Pusat Investasi Pemerintah merupakan instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

a.pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
b.penyusunan rencana strategis bisnis;
c.penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
d.penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat;
e.penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
f.pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 3/9
g.pelaksanaan urusan umum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pusat Investasi Pemerintah terdiri dari :

a.Divisi Portofolio Investasi I;
b.Divisi Portofolio Investasi II;
c.Divisi Keuangan dan Umum;
d.Satuan Pemeriksaan Intern;
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIVISI PORTOFOLIO INVESTASI I

Pasal 5

Divisi Portofolio Investasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Portofolio Investasi I menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi,
c.penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat;
d.penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi;
e.penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Pasal 7

Divisi Portofolio Investasi I terdiri dari:

a.Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 4/9
b.Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian I;
c.Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I.

Pasal 8

(1)Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi dan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung, serta analisis risiko investasi.
(2)Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen, dan pengendalian investasi.
(3)Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat, dan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi, serta masalah hukum dan perjanjian investasi.

BAB IV

DIVISI PORTOFOLIO INVESTASI II

Pasal 9

Divisi Portofolio Investasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Portofolio Investasi II menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi,
c.penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat;
d.penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 5/9
e.penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Pasal 11

Divisi Portofolio Investasi II terdiri dari :

a.Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko II;
b.Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian II;
c.Subdivisi Pembiayaan dan Hukum II.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6.Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 20/ P Tahun 2005;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 2/9
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1052/M.PAN/4/2007 tanggal 26 April 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Investasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Pusat Investasi Pemerintah merupakan instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

a.pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
b.penyusunan rencana strategis bisnis;
c.penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
d.penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat;
e.penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
f.pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 3/9
g.pelaksanaan urusan umum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pusat Investasi Pemerintah terdiri dari :

a.Divisi Portofolio Investasi I;
b.Divisi Portofolio Investasi II;
c.Divisi Keuangan dan Umum;
d.Satuan Pemeriksaan Intern;
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIVISI PORTOFOLIO INVESTASI I

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Portofolio Investasi I menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi,
c.penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat;
d.penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi;
e.penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Pasal 7

Divisi Portofolio Investasi I terdiri dari:

a.Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 4/9
b.Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian I;
c.Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I.

Pasal 8

(1)Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi dan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung, serta analisis risiko investasi.
(2)Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen, dan pengendalian investasi.
(3)Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat, dan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi, serta masalah hukum dan perjanjian investasi.

BAB IV

DIVISI PORTOFOLIO INVESTASI II

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Portofolio Investasi II menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi,
c.penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat;
d.penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi; 7/19/22, 8:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/52~PMK.01~2007Per.HTM 5/9
e.penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Pasal 11

Divisi Portofolio Investasi II terdiri dari :

a.Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko II;
b.Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian II;
c.Subdivisi Pembiayaan dan Hukum II.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (12)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (12)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019