Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp1.149.198.637.448,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.143.289.834.222,00.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: IL. Menetapkan : OANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.
vV . 2 | Pasal 1 | (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf b Per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal layat 1 huruf c Per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
vii 1 . . Pasal 7 $$ Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf e untuk tahun 2 yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut : Ia. Saldo Kas 1 Januari 2016 Rp. 9.151.111.160,24 .
1 Laporan Perubahan Ekuitas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f 1 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai '- berikut: :a. Ekuitas Awal Rp.1.497.769.223.003,11
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g $ . Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos '- laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Oanun ini terdiri dari: a. Lampiran I vili Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran I.10 Lampiran 1.11 Lampiran 1.12 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintanhan daerah, organisasi, program dan: kegiatan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusanpemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara Daftar jumlah pegawai per golongan Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Neraca | Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas | Catatan Atas Laporan Keuangan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
Ketentuan mengenai Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBK akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)