DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menentukan jenis dan jumlah dinas yang diperlukan. Menetapkan struktur hierarki dalam setiap dinas. Mengatur mekanisme kerja dan koordinasi antar dinas. Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas struktur organisasi dan fungsi masing-masing dinas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan perlu dirubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS–DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 huruf i diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Organisasi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
f.Dinas Pekerjaan Umum;
g.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
h.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
i.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
j.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
k.Dinas Kelautan dan Perikanan;
l.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
m.Dinas Pertambangan dan Energi;
n.Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; dan
o.Dinas Pendapatan.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagain Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Prasarana dan Sarana Kesehatan;
  2. 2.Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Khusus; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Daerah Terpencil.
5. e.Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga;
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
  3. 3.Seksi Gizi.
6. f.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
  2. 2.Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Surveilan dan Krisis Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagain Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
  2. 2.Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
4. d.Bidang Kependudukan, yang terdiri dari;
  1. 1.Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Pindah Datang Penduduk.
5. e.Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan
  2. 2.Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagain Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  2. 2.Seksi Prasarana dan Keselamatan Teknis Sarana.
4. d.Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Keselamatan Pelayaran dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
  2. 2.Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan; dan
  3. 3.Seksi Kepelabuhanan.
5. e.Bidang Komunikasi, Informatika dan Perhubungan Udara, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Komunikasi;
  2. 2.Seksi Informatika; dan
  3. 3.Seksi Perhubungan Udara.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 27 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengairan, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Tata Guna Air dan Irigasi; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Irigasi.
4. d.Bidang Bina Marga, yang terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. 2.Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  3. 3.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. e.Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
  2. 2.Seksi Penyediaan Sarana Air Bersih; dan
  3. 3.Seksi Tata Bangunan.
6. f.Bidang Penataan Ruang, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemanfaatan Ruang;
  2. 2.Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
  3. 3.Seksi Bina Jasa Kontruksi.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Bagian Kesembilan diubah, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diubah, sehingga Bagian Kesembilan seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 38

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran;
c.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
d.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang akuntansi, Kas Daaerah dan Penyertaan Modal;
e.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlengkapan dan Aset Daerah;
f.Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
g.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h.Pelaksanaan tugas pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1)Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Anggaran, membawahi:
  1. 1.Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
  2. 2.Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
  3. 3.Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
4. d.Bidang Perbendaharaan, membawahi:
  1. 1.Seksi Belanja dan Pembiayaan;
  2. 2.Seksi Belanja Pegawai; dan
  3. 3.Seksi Kas Daerah;
5. e.Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal membawahi:
  1. 1.Seksi Akuntansi; dan
  2. 2.Seksi Penyertaan Modal.
6. f.Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi:
  1. 1.Seksi Perlengkapan;
  2. 2.Seksi Aset Bergerak;
  3. 3.Seksi Aset Tidak Bergerak;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional ;
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelimabelas yang terdiri dari 4 (empat) Paragraf, dan diantara Pasal 59 dengan Pasal 60 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C dan Pasal 59D, yang berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2015