DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk penyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Diatur pula tentang pengangkatan kepala desa, pelantikan, serah terima jabatan, peningkatan kapasitas kepala desa, pemberhentian kepala desa, pemberhentian sementara, pakaian dinas dan atribut kepala desa, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; , , I, I I' I I " I !" i !I'I
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang i i Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik,Jp.donesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); !,; 4. Undang-Undang Nomor 23,: Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 'i ! Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksananan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan .Dana Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); '; '"
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4). I' i I , I

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIANKEPALADESA. I ,~, \ f~ i,; i';\ '~1 , . ,..I !i I BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

,I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkann keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah an tara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. .
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
14.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih.yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan cek kembali atas kebenaran serta ditambah dengan pemilih baru;
15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang b~~hak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemlh~~n calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ! t I, . I I , I . I ! r I
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina'!kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. :', '
17.Pengawas adalah Tim Pengawas pelaksanaan Pilkades yang ditetapkan oleh Bupati.
18.Pemilihan.' Kepala Desa antar waktu melalui--musyawarah desa dilaksanakan karena berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan. , I , , I BABII PENGANGKATANKEPALADESA Pasal 2

(1)Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD. BABIII PELANTlKAN
(1)Pasa13 Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lamb at 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.pembacaan Keputusan Bupaii tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.. ,
2. b.pengambilan Sumpahj .Janji Jabatan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk. "
3. c.penandatanganan berita: acara pengambilan sumpahjjanji. '
4. d.kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. e.penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. f.pembacaan Amanat Bupati.
7. g.pembacaan doa. I , I , I
(2)
(3)Pasa14 1 ! , : I " I ; BABIV SERAH TERIMAJABATAN
(2)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara~.~rah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat):(~) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji'\lan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyernatan tanda jabatan t' bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan. (4:( Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud I.". pada ayat (3) terdiri atas: a, pendahuluan
1. b.monografi Desa
2. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu
3. d.rencana program yang akan datang
4. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
5. f.hambatan yang dihadapi.
6. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa. : I
(1)
(3)" I'" r I l I , I , I \ I BABV PENINGKATANKAPASITASKEPALADESA Pasal 5
(1)Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal mas a jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten paling lama satu tahun setelah dilan tik.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten. Pasa16
(1)Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan , yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah " . )'1',' ,7::Provinsidan Pemerintah Daerah Ka~~paten.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dirrl'~ksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD:Kabupaten, Provinsi, danAPBN. ' BABVI I, PEMBERHENTIANKEPALA'DESA Pasa17
(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.

Pasal 8

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

a.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, darr/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2)
(3)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. , Apabila kepala Desa berhenti l~'fbagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawafatan Desa melaporkan , f ,.', kepada Bupati melalui camat. i~; Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya , I i·' , I I "I: i, I' , I
(4); I : ! " ~rI. i , ,
(5), I BABVII PEMBERHENTIANSEMENTARA I I; t i I .!' , I i'! ! ,I I BABVIII PAKAIANDINASDANATRIBUTKEPALADESA f '.). ' Pasal 9 i::;. Ketentuan mengenai pakaian din as ,q?i:natribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan"perundang-undangan. I \ ' I,I, i • ·~ I~ I .;-:; , .(5 ,,. .~.. : I KETENTUAN PENUTUP rn i ": i i I,

Pasal 10

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. i I III I', I Ii Ii! : i: I ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir. , I ; I : I i i: , I , I , I I , ! Ditetapkan di Indralaya pada tanggal J-. ~\,t) M 2017 PIt. BUPATI OGAN ILIR, , I, i! I dto. , II M. ILYAS PANJI ALAM I, : i !: ) II Ii ! i I' i! Diundangkan di Indralaya pada tanggal, ");:';;Sv:; 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, u: ! :·1 , , I , , I! ! dto. i i I' :l I' ! ! HERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN ( Lf /01/2017) I: : I, ; : i , I I, I Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, I i I 11 I , I HA~IR,SH.,M.Si P BINA Tk.I / IV.h NIP.196211111985031007 ,;. ~ I', ' , I I! II i i

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015