,I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkann keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah an tara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. .
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
14.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih.yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan cek kembali atas kebenaran serta ditambah dengan pemilih baru;
15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang b~~hak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemlh~~n calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
! t I, . I I , I . I ! r I
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina'!kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. :', '
17.Pengawas adalah Tim Pengawas pelaksanaan Pilkades yang ditetapkan oleh Bupati.
18.Pemilihan.' Kepala Desa antar waktu melalui--musyawarah desa dilaksanakan karena berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
, I , , I BABII PENGANGKATANKEPALADESA Pasal 2
(1)Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
BABIII PELANTlKAN
(1)Pasa13 Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lamb at 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.pembacaan Keputusan Bupaii tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.. ,
b.pengambilan Sumpahj .Janji Jabatan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk. "
c.penandatanganan berita: acara pengambilan sumpahjjanji. '
d.kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e.penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
f.pembacaan Amanat Bupati.
g.pembacaan doa.
I , I , I (2)
(3)Pasa14 1 ! , :
I " I ; BABIV SERAH TERIMAJABATAN
(2)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Penandatanganan berita acara~.~rah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat):(~) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji'\lan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyernatan tanda jabatan t' bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan. (4:( Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud I.". pada ayat (3) terdiri atas: a, pendahuluan
b.monografi Desa
c.pelaksanaan program kerja tahun lalu
d.rencana program yang akan datang
e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
f.hambatan yang dihadapi.
g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
: I (1) (3)" I'" r I l I , I , I \ I BABV PENINGKATANKAPASITASKEPALADESA Pasal 5
(1)Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal mas a jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten paling lama satu tahun setelah dilan tik.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.
Pasa16
(1)Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan , yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah " . )'1',' ,7::Provinsidan Pemerintah Daerah Ka~~paten.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dirrl'~ksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD:Kabupaten, Provinsi, danAPBN. ' BABVI I, PEMBERHENTIANKEPALA'DESA Pasa17
(1)Kepala Desa berhenti karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.