DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; P2BM merupakan standar prosedur operasional perencanaan yang memenuhi asas partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, akuntabel, dan demokratis; Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka: a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; b. mendorong peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan c. meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan; Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kewajiban SKPD; Pendekatan dan Tahapan P2BM; Tahapan Pelaksanaan P2BM; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme pen5rusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis, perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Mengingat : 1. pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2U c. 2. 3. 4. 5. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48aal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O- L87 I Kep/Ban gdal 2OO7 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang Perencanaan Pembangun€rn Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 517); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2Al4 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL4 Nomor 9); 9. 6. 7. 8. 13. t4. 10. 11. L2. 3

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I

K TENTUAIY I'IUUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pemba.ngunan bersama masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaall Pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
5.Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.
6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menJrusun rencana pembangunan daerah.
7.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, Serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
8.Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan daerah berbasis partisipasi masyarakat kepada badan publik dan masyarakat.

BAB II

ASAS DAIT TUJI'AN

Pasal 2

P2BM merupakan standar prosedur operasional perencanaan yang memenuhi asas partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, akuntabel, dan demokratis. 4 Bagtan Kedua TuJuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:

a.akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
b.mendorong peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perenc€Lnaan pembangunan; dan
c.meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan.

BAB III

HAI( DAIT NETIIA"'IBAIT

Pasal 4

(1)Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis danlatau lisan dalam forum perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai bahan agenda prioritas pembangunan harrs menyertakan alasan dan dokumen pendukung. Baglaa Kedua Kewqjibaa SKPD

Pasal 6

(1)SKPD melakukan penilaian atas usulan agenda pembangunan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan.
(2)Hasil penilaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai usulan program pada Musrenbang tingkat Kabupaten. BAB TV PENDEKATAN DAN TAIIAPAIT P2BM Bagiaa Kesatu Pendekatan P2BM

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan P2BM menggunakan pendekatan dialogis, komunikatil dan persuasif. Baglan Kedua Tahapan P2BM

Pasal 8

Dalam menjamin keterlibatan komponen masyarakat, tahapan P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk:

a.musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
b.musrenbang tingkat Kecamatan; dan
c.musrenbang tingkat Kabupaten. 5

BAB V

TAIIAPAN PELAKSAITAAN P2BM Baglan Pertama Pelaksanaan P2BM Tinght Desa/Kelurahaa

Pasal 9

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan Desa/ Kelurahan, yakni pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013