DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, Pasal 12 ayat (3), penghapusan Pasal 18.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. jdih.pangandarankab.go.id 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN jdih.pangandarankab.go.id 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
4. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; jdih.pangandarankab.go.id 4
8. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12. 12.Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kelautan, bidang Perikanan dan bidang Pangan;
13. 13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16. 16.Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
17. 17.Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan bidang koperasi sebagian urusan usaha mikro.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; jdih.pangandarankab.go.id 5
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan urusan pemerintahan sub Urusan Bencana dan sub Urusan Kebakaran;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. 2.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(5)Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala UPTD tipe A, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPTD tipe B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD tipe A dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

3.Ketentuan Pasal 18 dicabut.
4.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan mulai Tahun 2020. jdih.pangandarankab.go.id 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 29 November 2019 BUPATI PANGANDARAN, ttd H. JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 29 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd H. KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 10 / 300 / 2019 jdih.pangandarankab.go.id 7 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN I. UMUM Bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…