DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016

Nomor: 31
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pangandaran dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, eselonering/jabatan dalam organisasi perangkat daerah, tata kerja, staf ahli, kepegawaian, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan perangkat daerah dilaksanakan dengan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan pemerintahan daerah dalam melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran. 3
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
11.Sekretariat DPRD Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pangandaran. 4
14.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
15.Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
16.Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative serta melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRDTipe B,menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; 5
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Koperasi UMKM dan bidang Perdagangan;
4. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, menyelenggarakan sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan menyelenggarakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12. 12.Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, bidang Perikanan dan bidang Pangan;
13. 13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum;
14. 14.Dinas PerhubunganTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidangStatistik; 6
16. 16.Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
17. 17.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe C menyelenggarakan sub urusan Kebakaran dan sub urusanbencana.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Tipe A,fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Tipe C;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe Amelaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tipe A;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Cimerak dengan Tipe A
10. j.Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. 7

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentukUnit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknisdi bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerahdan Pusat Kesehatan Masyarakatsebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakanunit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…