DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima ats Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan hasil validasi terhadap perhitungan ulang nilai variabel pada urusan pemerintah bidang keuangan, sosial, kepegawaian dan pelatihan diperlukan penyesuaian perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan pemerintahan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
b.Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
c.Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6); dan
d.Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan pada Badan Daerah.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah rumah sakit Daerah yang merupakan unit organisasi pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 6, huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe B.
b.Sekretariat DPRD tipe B.
c.Inspektorat tipe B.
d.Dinas Daerah, yang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah Raga;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal;
4. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, dan desa;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, persampahan, Kawasan Permukiman sub urusan pertamanan, dan pemakaman;
11. 11.Dinas Pertanian tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;
12. 12.Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan pangan;
13. 13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
14. 14.Dinas Perhubungan tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
16. 16.Dinas Ketenagakerjaan tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan urusan pemerintahan sub Urusan Bencana; dan
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD, satuan pendidikan Daerah dan UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II

1.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 29 Maret 2023 BUPATI PANGANDARAN, ttd JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 29 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN , TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 5 / 52 / 2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah di Daerah selama ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dimaksud dilaksanakan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja serta penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam perjalanannya, terdapat evaluasi kelembagaan serta validasi Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, Sosial, Kepegawaian dan Pelatihan sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan kinerja dari Perangkat Daerah agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi pada masing-masing Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran belum mampu mendukung terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…