Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD, satuan pendidikan Daerah dan UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II
1.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 29 Maret 2023 BUPATI PANGANDARAN, ttd JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 29 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN , TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 5 / 52 / 2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah di Daerah selama ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dimaksud dilaksanakan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja serta penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam perjalanannya, terdapat evaluasi kelembagaan serta validasi Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, Sosial, Kepegawaian dan Pelatihan sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan kinerja dari Perangkat Daerah agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi pada masing-masing Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran belum mampu mendukung terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1