DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, penyisipan Pasal 13A, perubahan Pasal 22.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan hasil validasi terhadap perhitungan ulang nilai variabel urusan penunjang pemerintah, diperlukan pembentukan perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan pemerintahan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
b.Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10); dan
c.Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan pada Badan Daerah.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 5
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah, yang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan olah Raga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal;
4. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, dan desa;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, persampahan, Kawasan Permukiman sub urusan pertamanan, dan pemakaman;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian; 6
12. 12.Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan pangan;
13. 13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
16. 16.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan urusan pemerintahan sub Urusan Bencana; dan
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. 7
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
(4)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan. 8
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten Sekretaris Daerah, kepala Dinas Daerah, kepala Badan Daerah, staf ahli, dan direktur rumah sakit Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris Dinas Daerah, sekretaris Badan Daerah, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit Daerah kelas C, dan wakil direktur rumah sakit daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, sekretaris Kecamatan, direktur rumah sakit Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala seksi pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, kepala seksi pada Kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 9
(6)Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B, kepala subbagian pada UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, dan kepala subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 13A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 13A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021