DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam penataan Perangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b serta untuk mensinergikan koordinasi yang maksimal baik horizontal maupun vertikal, maka perlu dilakukan penataan pada beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
4. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12. 12.Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kelautan, bidang Perikanan dan bidang Pangan;
13. 13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16. 16.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan urusan pemerintahan sub Urusan Bencana; 5
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. 2.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 2 November 2021 BUPATI PANGANDARAN, ttd. H. JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 2 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd. H. KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 6 / 190 / 2021 6 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN I. UMUM Bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Dengan telah dilaksanakannya evaluasi kelembagaan, maka bedasarkan hasil evaluasi tersebut perlu dilakukan beberapa perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran, hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi pada masing-masing urusan yang diselenggarakan, sehingga diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…