DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Tujuan; 4. Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah; 5. Pengelolaan; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada Bank yang akan dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2014.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 8.230.000.000,00,- (delapan milyard dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk Modal Investasi.

Pasal 6

(1)Dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari :
1. a.Hasil dari Deviden Tahun Buku 2011 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tuju puluh lima juta rupiah) dan
2. b.Hasil dari Deviden Tahun Buku 2012 sebesar Rp 7.655.000.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
(2)Dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Bank menjadi Rp 76.920.000.000,- (tujuh puluh enam milyard sembilan ratus dua puluh juta rupiah.).

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh Bank.
(2)Pelaksanaan pengelolaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.
(3)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati dan Pimpinan Bank, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006