DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan, Pembagian Urusan Pemerintahan, Kecamatan, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi, luas wilayah, jumlah desa, kependudukan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kecamatan Padang Cermin, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran;

b.bahwa Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi, luas wilayah, jumlah desa, kependudukan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kecamatan Padang Cermin, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran;
b.bahwa Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi, luas wilayah, jumlah desa, kependudukan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kecamatan Padang Cermin, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran;
b.bahwa Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Staf Ahli Bupati sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6.Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
7.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pesawaran yang menjadi Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4

Pasal 3

(1)Kecamatan Teluk Pandan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin yang berjumlah 10 desa, dengan cakupan wilayah :
1. a.Desa Batu Menyan
2. b.Desa Cilimus
3. c.Desa Gebang
4. d.Desa Hanura
5. e.Desa Hurun
6. f.Desa Munca
7. g.Desa Sidodadi
8. h.Desa Sukajaya Lempasing
9. i.Desa Talang Mulya
10. j.Desa Tanjung Agung
(2)Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

(1)Kecamatan Way Ratai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin yang berjumlah 10 desa, dengan cakupan wilayah :
1. a.Desa Bunut
2. b.Desa Bunut Seberang
3. c.Desa Wates Way Ratai
4. d.Desa Ceringin Asri
5. e.Desa Sumber Jaya
6. f.Desa mulyo Sari
7. g.Desa Poncorejo
8. h.Desa Gunung Rejo
9. i.Desa Pesawaran Indah
10. j.Desa Harapan Jaya
(2)Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai, sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4, wilayah Kecamatan Padang Cermin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, yaitu menjadi 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari : 5
1. a.Desa Sanggi
2. b.Desa Durian
3. c.Desa Padang Cermin
4. d.Desa Banjaran
5. e.Desa Gayau
6. f.Desa Khepong Jaya
7. g.Desa Hanau Berak
8. h.Desa Tambangan
9. i.Desa Paya
10. j.Desa Way Urang
11. k.Desa Trimulyo
(2)Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Kecamatan Teluk Pandan mempunyai batas-batas wilayah :

a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang cermin
d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hutan Kawasan

Pasal 7

Kecamatan Way Ratai mempunyai batas-batas wilayah :

a.sebelah utara berbatasan dengan Hutan Kawasan
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Barat
d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Khilau

Pasal 8

Ibukota Kecamatan Teluk Pandan berkedudukan di Hurun.

Pasal 9

Ibukota Kecamatan Way Ratai berkedudukan di Wates Way Ratai. 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2013