DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
d.bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364) ;
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di daerah;
7.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Barat selaku pengguna Anggaran/pengguna Barang;
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini kepala dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan;
10.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD;
11.Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung;
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
13.Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah yang sleanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM;
14.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Muscab/Konfercab tingkat kabupaten/kota atau sebutalan lain yang telah terdaftar di pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan daerah adalah:

a.Maksud diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
b.Membangun dan mengembangkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c.Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatua bangsa.

Pasal 3

Pemberian bantuan pendanaan kepada partai politik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

a.Profesionalisme;
b.Efisiensi;
c.Transparansi;
d.Akuntabilitas;
e.Responsibilitas;
f.Kemandirian;dan
g.Kesetaraan dan kewajaran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemiu DPRD.

Pasal 5

(1)Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaskud dalam pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
(2)Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

a.Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.
b.Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

(1)APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.
(2)Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politi periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut:

a.Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
b.Untuk tahap pertama terhitung mulai 1 januari sampai dengan bulan terakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan tahun sebelumnya;dan
c.Untuk tahap kedua terhitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan penetapan hasil pemilu DPRD terakhir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.Surat keputusan yang menetapkan susnan kepengurusan DPC partai politik yang dilegalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang;
2. b.Fotokopi surat keterangan NPWP;
3. c.Surat keterngan autentikasi hasil penetapan perolehan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
4. d.Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
6. f.Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan;dan
7. g.Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada ketua KPUD dan kepala SKPD yang berwenang.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
d.bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364) ;
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di daerah;
7.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Barat selaku pengguna Anggaran/pengguna Barang;
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini kepala dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan;
10.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD;
11.Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung;
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
13.Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah yang sleanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM;
14.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Muscab/Konfercab tingkat kabupaten/kota atau sebutalan lain yang telah terdaftar di pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan daerah adalah:

a.Maksud diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
b.Membangun dan mengembangkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c.Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatua bangsa.

Pasal 3

Pemberian bantuan pendanaan kepada partai politik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

a.Profesionalisme;
b.Efisiensi;
c.Transparansi;
d.Akuntabilitas;
e.Responsibilitas;
f.Kemandirian;dan
g.Kesetaraan dan kewajaran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemiu DPRD.

Pasal 5

(1)Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaskud dalam pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
(2)Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

a.Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.
b.Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

(1)APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.
(2)Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politi periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut:

a.Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
b.Untuk tahap pertama terhitung mulai 1 januari sampai dengan bulan terakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan tahun sebelumnya;dan
c.Untuk tahap kedua terhitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan penetapan hasil pemilu DPRD terakhir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.Surat keputusan yang menetapkan susnan kepengurusan DPC partai politik yang dilegalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang;
2. b.Fotokopi surat keterangan NPWP;
3. c.Surat keterngan autentikasi hasil penetapan perolehan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
4. d.Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
6. f.Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan;dan
7. g.Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada ketua KPUD dan kepala SKPD yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015